PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pernyataan 'Nasionalisme yang adaptif dalam menghadapi arus globalisasi tidak berarti melunturkan identitas bangsa, melainkan memperkaya dan memperkuatnya dengan nilai-nilai universal yang relevan, tanpa kehilangan jati diri' menggambarkan esensi dari...
A
Konsep chauvinisme yang modern
B
Bentuk nasionalisme sempit dan eksklusif
C
Implementasi paham etnosentrisme
D
Strategi ketahanan nasional yang visioner
E
Wujud nasionalisme inklusif dan transformatif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah ....
A
Inggris
B
Perancis
C
Austria
D
Polandia
E
Belgia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor dan membangun kemandirian ekonomi, prioritas pembangunan industri nasional pada tahap awal jangka panjang diarahkan pada...
A
Industri perakitan barang elektronik impor
B
Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
C
Industri jasa dan keuangan global
D
Industri ekstraktif yang menjual bahan mentah langsung
E
Industri berat pembuatan senjata militer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sejarah perumusan dasar negara, Panitia Sembilan memiliki peran krusial. Siapakah tokoh yang dipercaya menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan tersebut?
A
Drs. Moh. Hatta
B
Mr. Ahmad Soebarjo
C
Ir. Soekarno
D
Mr. Moh. Yamin
E
KH. Wahid Hasyim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebuah perusahaan manufaktur asing berencana menanamkan investasi besar di Indonesia dengan janji menciptakan ribuan lapangan kerja. Namun, dalam proposalnya, perusahaan tersebut bersikeras menggunakan sebagian besar material dan komponen impor, serta menempatkan tenaga kerja asing di hampir semua posisi manajerial kunci, meskipun ada kompetensi dan potensi bahan baku lokal yang memadai. Sikap pemerintah daerah yang paling tepat dalam menghadapi tawaran ini agar selaras dengan semangat nasionalisme ekonomi adalah...
A
Menerima tawaran tersebut sepenuhnya demi menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
B
Menolak investasi tersebut karena terlalu banyak menggunakan komponen impor dan tenaga kerja asing.
C
Menerima tawaran tetapi dengan negosiasi yang kuat untuk meningkatkan persentase penggunaan komponen lokal dan penyerapan tenaga kerja Indonesia di semua tingkatan.
D
Memberikan insentif fiskal tambahan agar perusahaan mau mengubah kebijakannya.
E
Meminta perusahaan lain dari negara yang sama untuk menawarkan investasi serupa sebagai perbandingan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Tokoh bangsa yang mengemban jabatan ganda sebagai Wakil Ketua BPUPKI sekaligus memimpin kantor tata usaha atau sekretariat badan tersebut adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo
D
Moh. Hatta
E
Moh. Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Era kolonialisme di Nusantara ditandai dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa pertama kali pada abad ke-16, tepatnya sekitar tahun...
A
1511 M
B
1602 M
C
1331 M
D
1596 M
E
1360 M

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Teks proklamasi disusun oleh tiga tokoh utama di kediaman Laksamana Maeda. Siapakah ketiga tokoh penyusun tersebut?
A
Sukarno, Hatta, dan Sayuti Melik
B
Sukarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo
C
Sukarno, Hatta, dan Sukarni
D
Sukarno, Hatta, dan Moh. Yamin
E
Sukarno, Hatta, dan B.M. Diah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.