PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pada sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, dibentuk beberapa panitia kecil untuk membahas aspek teknis negara. Siapakah tokoh yang ditunjuk sebagai ketua Panitia Pembela Tanah Air (PETA)?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Abikusno Tjokrosujoso
E
Suparman

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kapan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda?
A
1 Januari 1800
B
31 Desember 1799
C
17 Agustus 1945
D
12 Oktober 1798
E
20 Mei 1908

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Panitia Sembilan dibentuk sebagai panitia kecil dalam lingkup BPUPKI. Apa tugas utama dari pembentukan panitia tersebut?
A
Menghimpun aspirasi, usulan, serta konsep-konsep dasar dari para anggota BPUPKI
B
Merancang draf teks proklamasi kemerdekaan
C
Menetapkan struktur organisasi militer Indonesia
D
Mencari kesamaan nilai budaya Nusantara untuk dijadikan undang-undang
E
Mempersiapkan proses pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pembangunan nasional bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga mental. Tujuan akhir dari seluruh kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada hakikatnya bermuara pada...
A
Kekuatan militer yang disegani dunia
B
Pertumbuhan ekonomi berbasis pasar bebas
C
Kemakmuran rakyat secara adil dan merata
D
Stabilitas politik yang kaku
E
Dominasi budaya nasional atas budaya asing

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada pelaksanaan KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-X yang diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesepakatan penting berupa...
A
Kerja sama militer negara-negara Selatan
B
Kerja sama teknologi nuklir antar anggota GNB
C
Kerja sama ekonomi Selatan-Selatan
D
Kesepakatan pembentukan pakta pertahanan baru
E
Pembubaran organisasi GNB

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sejarah kuno, bangsa India memberikan julukan 'Dwipantara' kepada wilayah Indonesia. Makna dari istilah tersebut adalah...
A
Negara Padi
B
Pulau Seberang
C
Negara Emas
D
Kepulauan Selatan
E
Wilayah Perantara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Indonesia sedang mempertimbangkan pembangunan 'Pulau Pintar Nasional' di salah satu gugusan pulau terluar yang kaya akan ekosistem laut unik dan dihuni oleh komunitas adat dengan kearifan lokal yang kuat. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi pusat inovasi teknologi, ekonomi maritim, dan benteng pertahanan negara, namun dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengikis budaya lokal. Dalam konteks nasionalisme Pancasila yang integral, bagaimana sikap terbaik yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat?
A
Melakukan kajian mendalam, melibatkan aktif komunitas adat dalam perencanaan, mencari solusi teknologi dan kebijakan yang menjamin keberlanjutan lingkungan, serta mempromosikan inkulturasi teknologi dengan kearifan lokal, sebagai wujud nasionalisme yang berkeadaban dan berkelanjutan.
B
Mendahulukan pembangunan 'Pulau Pintar' demi kemajuan ekonomi dan pertahanan negara, mengesampingkan kekhawatiran lingkungan dan budaya lokal yang dianggap menghambat visi besar bangsa.
C
Menolak pembangunan proyek secara total dan mempertahankan status quo wilayah tersebut, demi menjaga keaslian budaya adat dan kelestarian lingkungan tanpa kompromi.
D
Mengundang investor dan ahli asing secara eksklusif untuk mengambil alih pembangunan proyek dengan janji percepatan ekonomi, tanpa terlalu melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.
E
Mengadakan referendum nasional untuk memutuskan proyek tersebut, sehingga keputusan akhir murni berdasarkan suara mayoritas rakyat tanpa mempertimbangkan aspek kerentanan minoritas atau lingkungan spesifik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perundingan Linggarjati dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda. Tokoh di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam juru runding (delegasi) kedua belah pihak adalah...
A
Van Pool
B
Van Der Capellen
C
Dr. A.K Gani
D
Sutan Syahrir
E
De Boer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Di era digital yang penuh disrupsi, 'Forum Pemuda Merdeka' (FPM) dihadapkan pada tantangan pelik. Anggota FPM, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah, ingin menjaga semangat kebangsaan tetap menyala. Namun, sebagian dari mereka lebih sering terlibat dalam tren global yang mendominasi media sosial, bahkan terkesan kurang peduli dengan narasi perjuangan kemerdekaan atau kekayaan budaya lokal. Ada pula kelompok minoritas di FPM yang merasa identitas keagamaannya kurang terwadahi dalam diskusi kebangsaan, sementara kelompok mayoritas tanpa sengaja seringkali mengedepankan perspektif agamanya dalam setiap pembahasan isu nasional. Ketua FPM mengingatkan bahwa persatuan yang dirajut Budi Utomo dan Sumpah Pemuda adalah fondasi yang harus terus diadaptasi, bukan hanya dihafal. Ia juga menekankan bahwa nasionalisme bukan berarti menafikan keberagaman, melainkan merangkulnya dalam bingkai NKRI. Berdasarkan narasi di atas, pendekatan strategis yang paling komprehensif untuk diterapkan oleh 'Forum Pemuda Merdeka' guna memperkuat nasionalisme, menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi, dan mewujudkan moderasi beragama adalah...
A
Menginisiasi program 'Bhinneka Digital' yang memfasilitasi diskusi kritis tentang konten global, mengenalkan kembali kekayaan budaya dan narasi sejarah lokal melalui platform digital interaktif, serta mengadakan forum dialog lintas iman secara berkala untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.
B
Meningkatkan kesadaran akan kewajiban membela negara di garda depan, mengadakan pelatihan fisik dan mental untuk menghadapi ancaman asing, serta secara tegas menolak segala bentuk paham transnasional yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
C
Memperbanyak publikasi kutipan tokoh-tokoh nasional di media sosial, mengadakan lomba mengenakan pakaian adat, dan mendorong anggota untuk lebih aktif menyuarakan pandangan keagamaan masing-masing agar merasa diakui.
D
Membatasi akses anggota terhadap media sosial asing, fokus hanya pada konten-konten kebangsaan murni, dan membentuk satu wadah tunggal bagi semua agama untuk menyamakan persepsi dalam bernegara demi menghindari friksi.
E
Mengintensifkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa melalui seminar dan kunjungan museum, serta menyerahkan urusan moderasi beragama sepenuhnya kepada pemuka agama agar tidak mencampuri urusan negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.