Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati
NO. 102
Link Soal
Indonesia memiliki ragam senjata tradisional yang unik. Kujang adalah senjata khas yang berasal dari daerah...
A
Sumatera Barat
B
Jawa Barat
C
Kalimantan Barat
D
Sulawesi Selatan
E
Papua
NO. 103
Link Soal
Secara etimologis, nama 'Indonesia' berasal dari bahasa Latin yaitu 'Indus' dan 'Nesos'. Kata 'Nesos' dalam gabungan kata tersebut memiliki arti...
A
Samudra
B
Pulau-pulau
C
Hindia
D
Khatulistiwa
E
Merdeka
NO. 104
Link Soal
Kapan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda?
A
1 Januari 1800
B
31 Desember 1799
C
17 Agustus 1945
D
12 Oktober 1798
E
20 Mei 1908
NO. 105
Link Soal
Di era digital, informasi tentang isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, bagaimana cara yang paling bijak untuk menangani informasi yang Anda terima tentang isu-isu nasional?
A
Menyebarkan informasi apa pun yang diperoleh tanpa memeriksa kebenarannya
B
Mengecek fakta dari sumber resmi sebelum menyebarkan informasi dan berhati-hati terhadap hoaks
C
Hanya menerima informasi dari satu sumber saja tanpa mempertimbangkan pandangan lain
D
Mengandalkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya
E
Menghindari semua jenis berita tentang isu-isu nasional
NO. 106
Link Soal
ASEAN diawali dengan Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara peserta konferensi, adapun delegasi dari Singapura adalah ....
A
H. Adam Malik
B
Tun Abdul Razak
C
S. Rajaratman
D
Narsisco Ramos
E
Thanat Khoman
NO. 107
Link Soal
Sistem segregasi rasial atau Apartheid di Afrika Selatan menjadi sorotan dunia. Tokoh yang menjabat sebagai presiden Afrika Selatan saat era Apartheid benar-benar berakhir dan transisi demokrasi terwujud adalah...
A
Pieter Willem Botha
B
Nelson Mandela
C
F.W. de Klerk
D
Thabo Mbeki
E
Jacob Zuma
NO. 108
Link Soal
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja
NO. 109
Link Soal
Dalam menjalankan perannya di kancah internasional, Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri 'Bebas Aktif'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan cerminan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tersebut?
A
Berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi
B
Mengikuti arus persekutuan militer global yang paling kuat
C
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antarnegara
D
Menentang segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
E
Kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan nasional
NO. 110
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.