PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 101
Kampanye Pemilu 2019 sempat diwarnai penyebaran berita bohong (hoaks). Sebagai warga negara dengan literasi digital tinggi, upaya paling tepat menghentikannya adalah ...
A
Membuat konten informasi tandingan
B
Membiarkan berita bohong tersimpan di HP
C
Mempermalukan penyebar berita bohong di depan umum
D
Menghentikan penyebaran berita bohong mulai dari diri sendiri
E
Mengkritisi pemerintah agar memperketat medsos

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 102
Dalam naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terdapat kalimat pada sila pertama yang akhirnya diubah demi menjaga persatuan bangsa. Kalimat asli yang dimaksud adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 103
Teks yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 termuat dalam Piagam Jakarta. Dokumen bersejarah ini secara resmi disahkan pada tanggal...
A
29 Mei 1945.
B
1 Juni 1945.
C
22 Juni 1945.
D
14 Juni 1945.
E
17 Agustus 1945.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 104
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 105
Pada masa Orde Baru, pembangunan dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Jika REPELITA I fokus pada pertanian, maka titik berat REPELITA V adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dengan fokus pada...
A
Pembangunan sektor pertanian menuju swasembada mutlak
B
Pengembangan industri berat yang menghasilkan mesin-mesin
C
Kekuatan sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat
D
Industri pariwisata dan ekonomi kreatif
E
Pembangunan infrastruktur maritim secara masif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 106
Bangsa Indonesia menyadari kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga senantiasa menjalin kerja sama yang harmonis dengan negara-negara lain. Hal ini mencerminkan pengamalan...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 107
Dalam konsep Wawasan Nusantara, laut bukan dipandang sebagai pemisah daratan, melainkan sebagai penghubung. Konsep kesatuan wilayah perairan ini dikenal dengan istilah...
A
Archipelago State
B
Continental Shelf
C
Zone Ekonomi Eksklusif
D
Mare Liberum
E
Terra Nullius

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 108
Di Indonesia, terdapat induk organisasi nasional yang menaungi cabang olahraga bowling. Organisasi yang dimaksud adalah...
A
PBI
B
PERBASI
C
PBSI
D
PSSI
E
PORDASI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 109
Berdasarkan catatan sejarah politik bangsa, hingga tahun 2023, Indonesia tercatat telah menyelenggarakan pesta demokrasi (Pemilihan Umum) sebanyak ...
A
10 kali
B
11 kali
C
9 kali
D
4 kali
E
6 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 110
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.