Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 102
Link Soal
Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Siapakah tokoh pemuda yang mengusulkan agar mereka berdualah yang menandatangani naskah tersebut?
A
Sayuti Melik
B
Sukarni
C
B.M. Diah
D
Chairul Saleh
E
Wikana
NO. 103
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal...
A
9 Agustus 1945
B
17 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 104
Link Soal
Bukti sejarah tertua mengenai keberadaan kerajaan Hindu di Indonesia adalah ditemukannya prasasti Yupa yang merupakan peninggalan Kerajaan...
A
Tarumanegara
B
Sriwijaya
C
Kutai
D
Majapahit
E
Singasari
NO. 105
Link Soal
Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" diadopsi sebagai semboyan negara untuk menjaga persatuan. Makna filosofis dari semboyan ini adalah ...
A
berbeda-beda tetapi tetap satu juga
B
persatuan Indonesia adalah hal yang utama
C
seluruh daerah di Indonesia memiliki budaya yang sama
D
hanya satu budaya yang boleh diakui di Indonesia
E
semua wilayah di Indonesia harus mengikuti budaya pusat
NO. 106
Link Soal
Dalam dinamika politik global, interaksi antarnegara adalah hal yang mutlak. Ketika sebuah kerja sama terjalin secara eksklusif dan hanya melibatkan dua negara saja untuk mencapai tujuan bersama, bentuk kerja sama tersebut dikenal dengan istilah...
A
Kerja sama Regional
B
Kerja sama Multilateral
C
Kerja sama Bilateral
D
Kerja sama Internasional
E
Kerja sama Monolateral
NO. 107
Link Soal
Selain wakil dari pihak Jepang, BPUPKI juga memiliki wakil ketua yang berasal dari kalangan tokoh pribumi Indonesia, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Soepomo
C
A.A. Maramis
D
Raden Pandji Soeroso
E
Mohammad Yamin
NO. 108
Link Soal
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Perundingan Linggarjati, pihak Belanda secara de facto hanya mengakui wilayah kedaulatan Republik Indonesia meliputi daerah...
A
Jawa, Madura, dan Bali
B
Sumatera, Jawa, dan Madura
C
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
D
Seluruh wilayah Nusantara kecuali Papua
E
Hanya wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
NO. 109
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan politik untuk mengurangi pengaruh ideologis dan ketokohan Presiden pertama RI, Soekarno, demi menjaga stabilitas kekuasaan saat itu. Fenomena sejarah politik ini dikenal dengan istilah...
A
Nasakomisasi
B
De-Soekarnosasi
C
Revolusi Mental
D
Demokrasi Terpimpin
E
Supersemar
NO. 110
Link Soal
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.