PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 111
Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pernah melancarkan 'Ekspedisi Pamalayu'. Tujuan strategis dari pengiriman pasukan ke wilayah Melayu ini adalah...
A
Membebaskan tawanan perang yang ditahan Sriwijaya
B
Membendung pengaruh Kubilai Khan dan memperluas wilayah kekuasaan
C
Mencari bantuan militer untuk melawan Kediri
D
Menjalin hubungan dagang rempah-rempah semata
E
Menghancurkan sisa-sisa kekuatan Kerajaan Sriwijaya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 112
Keanggotaan PPKI pada mulanya berjumlah 21 orang, namun kemudian bertambah tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Berapakah jumlah penambahan anggota tersebut?
A
4 orang
B
5 orang
C
6 orang
D
7 orang
E
8 orang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 113
Berikut ini adalah nama-nama tokoh atau sultan yang pernah memimpin dalam sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore, KECUALI ...
A
Pangeran Nuku
B
Zainal Abidin
C
Sultan Baabullah
D
Sultan Agung
E
Sultan Hairun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 114
Siapakah sosok yang dipercaya menjabat sebagai ketua saat Partai Nasional Indonesia (PNI) pertama kali didirikan dengan visi mewujudkan kedaulatan NKRI?
A
Moh. Yamin
B
Ir. Soekarno
C
Achmad Soebardjo
D
Amir Syamsudin
E
Supriyadi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 115
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 116
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 117
Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai saluran. Berikut yang BUKAN merupakan saluran islamisasi di Indonesia adalah...
A
Pendidikan melalui pondok pesantren
B
Perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk lokal
C
Kesenian seperti pertunjukan wayang
D
Pemberitaan secara masif melalui media massa modern
E
Dakwah melalui tasawuf

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 118
Wujud nyata dari nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia adalah...
A
Menggunakan produk luar negeri karena kualitasnya lebih baik
B
Acuh tak acuh terhadap isu-isu kebangsaan
C
Menaati hukum dan peraturan yang berlaku serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan
D
Mencari keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum
E
Hanya peduli pada kepentingan kelompok atau daerahnya sendiri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 119
Ketika Agresi Militer Belanda II terjadi, Kabinet Hatta menginstruksikan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui surat mandat yang ditujukan ke dua lokasi strategis, yaitu...
A
Yogyakarta dan Sumatera
B
Bukit Tinggi dan Yogyakarta
C
New Delhi dan Bukit Tinggi
D
New Delhi dan Madura
E
Sumatera dan Irian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 120
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai isu terkait identitas nasional, mulai dari penetrasi budaya asing hingga tantangan ideologi transnasional. Bagaimana sikap nasionalisme Pancasila yang ideal seharusnya diimplementasikan untuk menjaga integritas bangsa dan kedaulatan budaya, tanpa mengorbankan semangat adaptasi dan kemajuan?
A
Menguatkan filter terhadap segala bentuk budaya asing yang masuk serta membatasi interaksi dengan dunia luar agar identitas asli tidak terkontaminasi.
B
Mendorong internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filter dan landasan adaptasi budaya asing, sambil secara aktif mempromosikan kekayaan budaya lokal di kancah global.
C
Memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk memilih dan mengadopsi budaya apa pun, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap kuat secara alamiah.
D
Memprioritaskan penguatan ekonomi dan teknologi, dengan asumsi bahwa kekuatan materi akan secara otomatis memperkuat identitas dan kedaulatan bangsa.
E
Menyeragamkan seluruh bentuk kebudayaan lokal menjadi satu kebudayaan nasional tunggal agar tidak terjadi perpecahan dan lebih mudah menghadapi tantangan global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.