Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Semangat nasionalisme Indonesia tidak hanya berhenti pada semangat persatuan dan kemerdekaan, tetapi juga mencakup semangat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tokoh proklamator yang memiliki konsep mengenai nasionalisme ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil adalah...
A
Mohammad Hatta dengan konsep koperasi.
B
Soekarno dengan konsep Marhaenisme.
C
Sutan Sjahrir dengan konsep sosialisme demokrat.
D
Tan Malaka dengan konsep Madilog.
E
Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan nasional.
NO. 112
Link Soal
Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki beberapa program kerja utama. Dari daftar berikut, manakah yang BUKAN merupakan program kerja kabinet tersebut?
A
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)
B
Penyelesaian masalah Irian Barat
C
Pembentukan Provinsi Irian Barat
D
Pembentukan Dewan Nasional
E
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
NO. 113
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 114
Link Soal
Faktor sejarah utama yang melatarbelakangi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggantikan pendahulunya adalah...
A
Munculnya konflik multilateral di Asia
B
Ketiadaan institusi mediator internasional
C
Ekspansi militer Jepang yang tak terkendali
D
Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam mencegah Perang Dunia II
E
Keinginan negara-negara pemenang perang untuk menguasai dunia
NO. 115
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 116
Link Soal
Perlawanan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda melibatkan banyak tokoh pejuang legendaris. Berikut ini pahlawan yang TIDAK termasuk dalam daftar tokoh Perang Aceh adalah...
A
Teuku Umar
B
Dewi Sartika
C
Panglima Polim
D
Teuku Cik Ditiro
E
Cut Nyak Dien
NO. 117
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.
NO. 118
Link Soal
Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat dibentuk dengan tujuan utama untuk...
A
Membantu Belanda menjajah kembali Indonesia
B
Menjadi penengah dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda
C
Mewakili kepentingan sekutu di Asia Tenggara
D
Mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda I
E
Membentuk negara boneka di wilayah Indonesia
NO. 119
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan tantangan disinformasi, sentimen kedaerahan atau identitas sub-nasional seringkali mengemuka dan berpotensi mengikis kohesi bangsa. Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang paling efektif untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dengan cara...
A
Menguatkan doktrin persatuan dan kesatuan melalui penyeragaman budaya serta penekanan pada sejarah perjuangan bangsa.
B
Menekankan superioritas budaya nasional di atas budaya asing, serta membatasi interaksi dengan pihak luar yang dianggap dapat melemahkan identitas bangsa.
C
Mendorong setiap warga negara untuk lebih berfokus pada pembangunan daerah masing-masing, dengan keyakinan bahwa kemajuan daerah akan otomatis memperkuat nasionalisme.
D
Membangun dan memelihara kesadaran kolektif akan Bhinneka Tunggal Ika, memupuk toleransi, serta secara proaktif mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebangsaan Pancasila.
E
Mengandalkan peran aktif aparat keamanan dan intelijen dalam menindak setiap gerakan yang berpotensi memecah belah bangsa tanpa toleransi.
NO. 120
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa Konstitusi RIS, Presiden memiliki kekuasaan yang 'tidak dapat diganggu gugat'. Konsep ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut kedudukan Presiden adalah sebagai...
A
Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen
B
Kepala Negara simbolis, sementara tanggung jawab pemerintahan ada pada menteri
C
Pemimpin partai politik pemenang pemilu
D
Diktator yang memiliki kekuasaan tak terbatas
E
Ketua parlemen merangkap eksekutif