Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Konflik yang terjadi selama Perang Aceh (1873-1904) menarik perhatian negara-negara besar dunia. Akar konflik yang melibatkan kepentingan asing tersebut terutama berkaitan dengan aspek...
A
Sosial dan Budaya
B
Militer dan Pertahanan
C
Agama dan Kepercayaan
D
Teknologi dan Industri
E
Pendidikan dan Kesehatan
NO. 112
Link Soal
Sejak era reformasi, nasionalisme ekonomi berkembang. Salah satu bentuk nasionalisme ekonomi yang tepat adalah ...
A
mendukung perusahaan asing untuk menguasai sektor penting di Indonesia
B
mengutamakan ekspor barang-barang mentah tanpa olahan
C
memperkuat produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor
D
membebaskan investor asing untuk memiliki tanah di Indonesia
E
mengekspor bahan pangan strategis meskipun kebutuhan domestik belum terpenuhi
NO. 113
Link Soal
Peristiwa 'Bill of Rights' tahun 1689 di Inggris merupakan tonggak sejarah demokrasi dunia. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, yaitu pergeseran kekuasaan dari...
A
Parlemen ke Presiden
B
Raja (Monarki Absolut) ke Parlemen (Monarki Konstitusional)
C
Gereja ke Negara
D
Kaum Bangsawan ke Kaum Buruh
E
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
NO. 114
Link Soal
Untuk meredam gejolak politik menjelang akhir kekuasaannya, Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet pada 21 Februari 1966. Apa nama kabinet hasil reshuffle yang dikenal juga dengan sebutan kabinet 100 menteri tersebut?
A
Kabinet Ampera
B
Kabinet Kerja
C
Kabinet Gotong Royong
D
Kabinet Pembangunan
E
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan
NO. 115
Link Soal
Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan sistem pertanian yang sangat membebani rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Cultuurstelsel. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti...
A
Kerja Rodi
B
Sewa Tanah
C
Politik Etis
D
Tanam Paksa
E
Monopoli Perdagangan
NO. 116
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk yang kaya akan budaya lokal, menghadapi dilema dalam menghadapi arus globalisasi. Di satu sisi, keterbukaan membawa kemajuan dan peluang; di sisi lain, berpotensi mengikis identitas budaya dan nasionalisme. Pemerintah berencana membangun 'Pusat Kebudayaan Global' yang akan memamerkan seni dan budaya dari seluruh dunia, diiringi workshop dan pertukaran budaya, dengan tujuan menjadikan Indonesia pusat diplomasi budaya. Namun, proyek ini menuai pro dan kontra. Sebagian berpendapat ini adalah strategi cerdas untuk memajukan Indonesia di kancah global, sementara yang lain khawatir akan hilangnya jati diri bangsa.
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme Pancasila, bagaimana Anda menyikapi proyek 'Pusat Kebudayaan Global' tersebut agar manfaat globalisasi dapat diraih tanpa mengorbankan penguatan identitas nasional dan semangat kebangsaan?
A
Mendukung dengan syarat bahwa kurikulum dan program Pusat Kebudayaan Global harus secara proporsional mengedepankan kekayaan budaya nasional Indonesia sebagai tuan rumah, serta menjadikan ajang tersebut sebagai wadah afirmasi dan promosi budaya lokal ke mata dunia.
B
Menolak keras proyek tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk budaya asing yang merusak nilai-nilai luhur bangsa dan melemahkan rasa cinta tanah air.
C
Mendukung tanpa syarat dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia cukup dewasa untuk memfilter sendiri pengaruh budaya asing dan tetap mempertahankan nasionalisme mereka.
D
Mendukung penuh karena proyek ini akan menempatkan Indonesia di garis depan pergaulan internasional dan menunjukkan kematangan bangsa dalam menerima keberagaman global.
E
Mengusulkan agar dana proyek dialihkan seluruhnya untuk memperkuat program-program kebudayaan lokal di daerah-daerah guna membentengi diri dari pengaruh globalisasi.
NO. 117
Link Soal
Dalam perencanaan pembangunan nasional dikenal istilah PJP (Pembangunan Jangka Panjang). Berapakah rentang waktu yang ditetapkan untuk satu periode PJP?
A
5 Tahun
B
10 Tahun
C
15 Tahun
D
20 Tahun
E
25 Tahun
NO. 118
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.
NO. 119
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 120
Link Soal
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kritik terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal...
A
Pasal 33 dan 34
B
Pasal 23 dan 33
C
Pasal 31 dan 32
D
Pasal 27 dan 28
E
Pasal 29 dan 30