Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh seorang tokoh senior pergerakan nasional, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Mr. Muhammad Yamin
D
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
E
Sutan Syahrir
NO. 122
Link Soal
Dalam menghadapi agresi militer Belanda yang ingin menjajah kembali, Indonesia menggunakan jalur diplomasi internasional. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral disebut...
A
Arbitrase negara ketiga
B
Intervensi militer asing
C
Embargo ekonomi
D
Aliansi pertahanan
E
Konfrontasi terbuka
NO. 123
Link Soal
Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai saluran. Berikut yang BUKAN merupakan saluran islamisasi di Indonesia adalah...
A
Pendidikan melalui pondok pesantren
B
Perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk lokal
C
Kesenian seperti pertunjukan wayang
D
Pemberitaan secara masif melalui media massa modern
E
Dakwah melalui tasawuf
NO. 124
Link Soal
Perundingan Linggarjati dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda. Tokoh di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam juru runding (delegasi) kedua belah pihak adalah...
A
Van Pool
B
Van Der Capellen
C
Dr. A.K Gani
D
Sutan Syahrir
E
De Boer
NO. 125
Link Soal
Dalam sejarah maritim Indonesia, Kerajaan Sriwijaya dianggap sebagai Kerajaan Nusantara pertama karena armada lautnya yang sangat kuat. Faktor utama yang mendorong Sriwijaya membangun kekuatan maritim tersebut adalah...
A
Keinginan untuk menguasai jalur perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaan
B
Ancaman serangan dari Kerajaan Majapahit
C
Kebutuhan untuk mencari rempah-rempah di pulau lain
D
Persaingan dengan kerajaan maritim di India
E
Perintah dari Kekaisaran Tiongkok
NO. 126
Link Soal
Penetapan resmi Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI melalui mekanisme sidang PPKI terjadi pada...
A
17 Agustus 1945
B
1 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Juni 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 127
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 128
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 129
Link Soal
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan
NO. 130
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.