Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dibentuk Jepang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis yang dikenal sebagai Empat Serangkai. Siapakah yang BUKAN anggota Empat Serangkai?
A
Ir. Soekarno
B
Dr. Cipto Mangunkusumo
C
Mohammad Hatta
D
Ki Hajar Dewantara
E
K.H. Mas Mansyur
NO. 122
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.
NO. 123
Link Soal
Belanda sempat tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 karena beranggapan bahwa kedaulatan Indonesia baru terjadi pada tanggal ...
A
16 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
27 September 1949
D
27 Desember 1949
E
16 Agustus 2005
NO. 124
Link Soal
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian
NO. 125
Link Soal
Seorang penulis asal Belanda mengkritik praktik tanam paksa di Indonesia melalui karya sastra legendaris berjudul 'Max Havelaar'. Penulis yang menggunakan nama samaran Multatuli tersebut adalah...
A
Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi)
B
Conrad Theodor van Deventer
C
Eduard Douwes Dekker
D
Johannes van den Bosch
E
Herman Willem Daendels
NO. 126
Link Soal
Dalam dinamika politik global, interaksi antarnegara adalah hal yang mutlak. Ketika sebuah kerja sama terjalin secara eksklusif dan hanya melibatkan dua negara saja untuk mencapai tujuan bersama, bentuk kerja sama tersebut dikenal dengan istilah...
A
Kerja sama Regional
B
Kerja sama Multilateral
C
Kerja sama Bilateral
D
Kerja sama Internasional
E
Kerja sama Monolateral
NO. 127
Link Soal
Peristiwa bersejarah ikrar Sumpah Pemuda pertama kali dilakukan di sebuah gedung yang merupakan milik dari...
A
Laksamana Muda Tadhesi Maeda
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sie Kok Liong
D
Otto Bauer
E
AM Tambunan
NO. 128
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 129
Link Soal
Kebijakan pendidikan nasional memperkenalkan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah bertujuan untuk ...
A
mengajarkan pemahaman global kepada siswa
B
menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan sejak dini
C
membentuk siswa menjadi tentara cadangan nasional
D
melatih siswa untuk mempelajari bahasa asing lebih dalam
E
memperkenalkan siswa dengan sejarah negara lain
NO. 130
Link Soal
UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
19 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945