PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 121
Dalam menanamkan patriotisme di sekolah, metode pedagogis apa yang paling berdampak bagi siswa untuk menghayati nilai kebangsaan, bukan sekadar menghafal teori?
A
Menghapuskan mata pelajaran sejarah karena dianggap membosankan
B
Melibatkan siswa secara aktif dalam preservasi budaya lokal dan upacara peringatan nasional
C
Mengarahkan minat siswa sepenuhnya pada kultur pop internasional
D
Membatasi kurikulum hanya pada sains dan teknologi tanpa muatan moral
E
Menekankan pada pencapaian materiil pribadi di atas kepentingan bersama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 122
Aspek kesatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah...
A
Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
B
Aspek satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa
C
Aspek satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
D
Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan
E
Aspek satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 123
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan fondasi penting bagi nasionalisme Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa...
A
Perbedaan suku, agama, dan budaya harus dihilangkan untuk mencapai kesatuan.
B
Kesatuan dapat tercapai meskipun ada perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak dipertentangkan.
C
Mayoritas harus mendominasi minoritas demi menjaga stabilitas nasional.
D
Masing-masing kelompok harus mengembangkan identitasnya secara terpisah tanpa interaksi.
E
Penggunaan satu bahasa daerah sebagai bahasa nasional adalah kunci persatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 124
Di era disrupsi informasi, media sosial telah menjadi medan pertempuran ideologi yang baru. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang bertujuan mendiskreditkan pemerintah, memecah belah bangsa, atau bahkan meragukan ideologi negara, menjadi ancaman serius bagi nasionalisme dan persatuan Indonesia. Ancaman ini bersifat non-fisik, namun dampaknya bisa sangat masif dan destruktif. Bagaimana konsep 'bela negara' perlu direinterpretasikan dan diinternalisasikan oleh warga negara, khususnya generasi digital, agar mampu membentengi diri dari ancaman disintegrasi yang bersifat non-fisik di dunia maya?
A
Melalui literasi digital yang kuat untuk memverifikasi informasi, berpikir kritis terhadap konten, dan aktif menyebarkan narasi positif yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.
B
Dengan membentuk satuan tugas siber yang kuat dari unsur pemerintah dan masyarakat untuk memblokir dan menindak akun-akun penyebar hoaks secara tegas.
C
Mengurangi penggunaan media sosial dan beralih ke sumber informasi tradisional yang lebih terverifikasi untuk menghindari paparan berita palsu.
D
Mewajibkan kursus pendidikan kewarganegaraan secara daring yang menekankan bahaya hoaks dan pentingnya loyalitas terhadap negara di dunia maya.
E
Mendorong setiap individu untuk melaporkan setiap konten yang dianggap provokatif atau berpotensi merusak persatuan kepada pihak berwenang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 125
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 126
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kritik terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal...
A
Pasal 33 dan 34
B
Pasal 23 dan 33
C
Pasal 31 dan 32
D
Pasal 27 dan 28
E
Pasal 29 dan 30

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 127
Rasa cinta tanah air masa kini tidak hanya fisik, tapi juga partisipasi pembangunan. Contoh nyata sikap nasionalisme di bidang pendidikan adalah ...
A
mengajarkan bahasa asing di semua sekolah dasar
B
mengikuti pendidikan di luar negeri dan bekerja di luar negeri selamanya
C
berpartisipasi dalam riset dan inovasi untuk kemajuan Indonesia
D
menolak semua pengaruh dari budaya luar dalam dunia pendidikan
E
hanya mempelajari sejarah negara lain

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 128

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...

A

Pemilihan presiden dan wakil presiden

B

Penetapan dan pengesahan UUD 1945

C

Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden

D

Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden

E

Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 129
Mengapa penting bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi?
A
Agar bisa naik jabatan lebih cepat.
B
Untuk memastikan loyalitas pada pimpinan.
C
Sebagai landasan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan integritas dan profesionalisme.
D
Agar dihormati oleh masyarakat.
E
Karena itu adalah syarat untuk mengikuti diklat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 130
Perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil diskusi tokoh-tokoh bangsa di rumah Laksamana Maeda. Siapakah tokoh yang menyusun naskah tersebut?
A
Laksamana Maeda, Moh. Hatta, dan Suwardi Suryaningrat
B
Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Moh. Hatta
C
Laksamana Maeda, Achmad Soebardjo, dan HOS Tjokroaminoto
D
Soekarno, Moh. Hatta, dan HOS Tjokroaminoto
E
Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.