Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Dalam konsep Wawasan Nusantara, laut bukan dipandang sebagai pemisah daratan, melainkan sebagai penghubung. Konsep kesatuan wilayah perairan ini dikenal dengan istilah...
A
Archipelago State
B
Continental Shelf
C
Zone Ekonomi Eksklusif
D
Mare Liberum
E
Terra Nullius
NO. 122
Link Soal
Sebuah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi dilema. Di satu sisi, investasi asing dari perusahaan multinasional (MNC) sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, namun seringkali disertai dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional jangka panjang dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di sisi lain, arus informasi dan budaya global melalui media digital mengikis identitas lokal di kalangan generasi muda, menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai kebangsaan.
Sebagai seorang pejabat negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme Pancasila, bagaimana pendekatan terbaik yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut secara komprehensif?
A
Memprioritaskan penarikan investasi asing tanpa negosiasi ulang syarat-syarat yang lebih adil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional.
B
Menghentikan seluruh investasi asing dan membatasi akses budaya global secara ketat untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan identitas budaya, meskipun berisiko memperlambat laju pembangunan nasional.
C
Mendorong negosiasi ulang kontrak investasi asing yang berkeadilan, memaksimalkan transfer teknologi dan kearifan lokal, serta secara simultan menggalakkan pendidikan karakter, literasi digital kritis, dan penguatan ekspresi budaya nasional melalui platform digital.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada mekanisme pasar global dan membiarkan masyarakat secara mandiri menyaring pengaruh budaya asing tanpa campur tangan aktif dari pemerintah.
E
Mengandalkan bantuan dan arahan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengelola sumber daya dan mengadopsi model pembangunan negara maju, sambil berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
NO. 123
Link Soal
Era kolonialisme di Nusantara ditandai dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa pertama kali pada abad ke-16, tepatnya sekitar tahun...
A
1511 M
B
1602 M
C
1331 M
D
1596 M
E
1360 M
NO. 124
Link Soal
Indonesia memiliki ragam senjata tradisional yang unik. Kujang adalah senjata khas yang berasal dari daerah...
A
Sumatera Barat
B
Jawa Barat
C
Kalimantan Barat
D
Sulawesi Selatan
E
Papua
NO. 125
Link Soal
Tokoh bangsa yang mengemban jabatan ganda sebagai Wakil Ketua BPUPKI sekaligus memimpin kantor tata usaha atau sekretariat badan tersebut adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo
D
Moh. Hatta
E
Moh. Yamin
NO. 126
Link Soal
Dalam aksi 'pengamanan' Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang, kelompok pemuda tersebut bergerak di bawah pimpinan...
A
Sutan Sjahrir
B
Sukarni
C
Cudanco Subeno
D
Yusuf Kunto
E
Sayuti Melik
NO. 127
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 128
Link Soal
Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Perjuangan beliau dalam mengembangkan pendidikan bertujuan untuk ...
A
meningkatkan status sosial masyarakat pribumi di mata Belanda
B
memberikan pendidikan yang hanya fokus pada keterampilan militer
C
mendidik masyarakat Indonesia agar mampu berpikir kritis dan mandiri
D
menghilangkan budaya asli dan menggantinya dengan budaya Eropa
E
menyiapkan masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja bagi perusahaan asing
NO. 129
Link Soal
KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dikenal sebagai 'Pesan Jakarta'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan hasil dari KTT tersebut?
A
Penolakan terhadap konsep HAM yang didiktekan oleh negara tertentu
B
Keprihatinan mendalam atas beban utang negara-negara berkembang
C
Penyerahan jabatan ketua GNB sebelumnya dari Presiden Soeharto kepada Presiden Kolombia
D
Desakan untuk reformasi ekonomi dunia guna memperkuat peran PBB
E
Seruan pengalihan anggaran militer untuk pembangunan ekonomi dan sosial
NO. 130
Link Soal
Pada masa pergerakan nasional, Indische Partij (IP) dikenal sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan. Salah satu ciri khas yang membedakan IP dengan organisasi lain seperti Budi Utomo adalah...
A
Hanya menerima anggota dari kalangan priyayi Jawa
B
Bersifat kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial
C
Keanggotaannya inklusif, terbuka bagi golongan Indo maupun Bumiputera tanpa membedakan suku/agama
D
Bergerak khusus di bidang perdagangan dan ekonomi kerakyatan
E
Menolak campur tangan asing dalam urusan pendidikan