Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Sebuah perusahaan manufaktur asing berencana menanamkan investasi besar di Indonesia dengan janji menciptakan ribuan lapangan kerja. Namun, dalam proposalnya, perusahaan tersebut bersikeras menggunakan sebagian besar material dan komponen impor, serta menempatkan tenaga kerja asing di hampir semua posisi manajerial kunci, meskipun ada kompetensi dan potensi bahan baku lokal yang memadai. Sikap pemerintah daerah yang paling tepat dalam menghadapi tawaran ini agar selaras dengan semangat nasionalisme ekonomi adalah...
A
Menerima tawaran tersebut sepenuhnya demi menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
B
Menolak investasi tersebut karena terlalu banyak menggunakan komponen impor dan tenaga kerja asing.
C
Menerima tawaran tetapi dengan negosiasi yang kuat untuk meningkatkan persentase penggunaan komponen lokal dan penyerapan tenaga kerja Indonesia di semua tingkatan.
D
Memberikan insentif fiskal tambahan agar perusahaan mau mengubah kebijakannya.
E
Meminta perusahaan lain dari negara yang sama untuk menawarkan investasi serupa sebagai perbandingan.
NO. 132
Link Soal
Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie memiliki beberapa fokus utama perbaikan ekonomi. Di bawah ini yang BUKAN merupakan agenda kerja kabinet tersebut adalah...
A
Melakukan likuidasi terhadap bank-bank bermasalah
B
Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia
C
Melakukan pemotongan nilai rupiah (sanering) untuk menstabilkan harga
D
Melaksanakan syarat reformasi ekonomi dari IMF
E
Melakukan proses rekapitulasi perbankan
NO. 133
Link Soal
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.
NO. 134
Link Soal
Tokoh Presiden Indonesia yang pada masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua adalah...
A
B.J. Habibie
B
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
C
Megawati Soekarnoputri
D
Susilo Bambang Yudhoyono
E
Joko Widodo
NO. 135
Link Soal
Di tengah keberagaman, ada kelompok yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jika Anda seorang pemimpin daerah, tindakan paling tepat untuk mengatasi potensi konflik ini dan menjaga nasionalisme adalah ...
A
Menerapkan aturan yang sama untuk semua kelompok tanpa terkecuali
B
Meminta pemerintah pusat untuk mengawasi kelompok-kelompok tersebut
C
Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menyosialisasikan pentingnya persatuan nasional
D
Melarang kelompok-kelompok tersebut untuk mengadakan kegiatan mereka
E
Menetapkan peraturan yang memihak salah satu kelompok terbesar di daerah tersebut
NO. 136
Link Soal
Negara-negara di wilayah Asia Tenggara secara historis dan geografis memiliki banyak kemiripan. Berikut adalah persamaan tersebut, KECUALI...
A
Persamaan nasib sejarah (pernah dijajah)
B
Persamaan letak geografis
C
Persamaan kepentingan untuk stabilitas kawasan
D
Persamaan etnis atau suku bangsa secara keseluruhan
E
Persamaan dasar-dasar kebudayaan
NO. 137
Link Soal
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...
A
Pemilihan presiden dan wakil presiden
B
Penetapan dan pengesahan UUD 1945
C
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D
Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden
E
Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945
NO. 138
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 139
Link Soal
Beberapa tokoh nasional terlibat aktif dalam kepanitiaan kecil BPUPKI. Siapakah tokoh di bawah ini yang tidak termasuk dalam daftar anggota Panitia Sembilan?
A
Soepomo
B
Wahid Hasjim
C
Mohammad Yamin
D
Abdul Kahar Muzakir
E
Achmad Soebardjo
NO. 140
Link Soal
Nasionalisme Pancasila menekankan persatuan dalam keberagaman, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial, muncul berbagai narasi yang mengancam persatuan, seperti hoaks yang memecah belah, ujaran kebencian, dan kampanye disinformasi yang merendahkan simbol negara. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan upaya seorang warga negara dalam mengaktualisasikan nasionalisme Pancasila di era digital?
A
Aktif menyebarkan konten positif tentang pariwisata dan budaya Indonesia di media sosial untuk meningkatkan citra bangsa.
B
Menuntut pemerintah untuk memperketat regulasi internet dan memblokir semua akun penyebar berita bohong tanpa toleransi.
C
Terlibat dalam diskusi daring yang proaktif mengkritisi kebijakan pemerintah demi mendorong transparansi dan akuntabilitas.
D
Membangun literasi digital yang kuat, secara kritis memilah informasi, memverifikasi kebenaran sebelum berbagi, serta aktif melawan narasi destruktif dengan argumen berbasis fakta dan nilai Pancasila.
E
Menjaga jarak dari isu-isu kontroversial di media sosial agar tidak terprovokasi dan fokus pada aktivitas pribadi yang tidak berhubungan dengan politik.