Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja
NO. 132
Link Soal
Konsep politik luar negeri Indonesia yang 'Bebas Aktif' pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam pidato bersejarahnya, beliau menguraikan posisi Indonesia di tengah konflik Blok Barat dan Blok Timur. Apa judul pidato tersebut?
A
Indonesia Menggugat
B
Mendayung di Antara Dua Karang
C
Di Bawah Bendera Revolusi
D
Jalannya Revolusi Kita
E
Penemuan Kembali Revolusi Kita
NO. 133
Link Soal
Rumusan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 mengandung komitmen putra-putri Indonesia terhadap bahasa. Manakah pernyataan yang paling akurat sesuai naskah aslinya?
A
Mengaku memiliki satu bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia.
B
Menyepakati penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek kehidupan.
C
Menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
D
Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan.
E
Mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa di nusantara.
NO. 134
Link Soal
Pendidikan nasionalisme, yang diintegrasikan melalui kurikulum dengan nilai-nilai kebangsaan, memiliki tujuan utama untuk...
A
Mengenalkan seluruh spektrum budaya asing kepada peserta didik.
B
Mendorong siswa untuk meninggalkan kebudayaan tradisional mereka.
C
Memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia.
D
Mempersingkat durasi pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah.
E
Menitikberatkan pengajaran bahasa asing tanpa mempertimbangkan bahasa Indonesia.
NO. 135
Link Soal
Integrasi nasional di Indonesia seringkali menghadapi tantangan konflik horizontal. Potensi gesekan tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan dalam hal...
A
Bahasa daerah yang digunakan sehari-hari.
B
Variasi kebudayaan benda di tiap daerah.
C
Identitas kesukuan, ras, dan agama.
D
Perbedaan adat istiadat perkawinan.
E
Kebiasaan berpakaian masyarakat setempat.
NO. 136
Link Soal
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kritik terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal...
A
Pasal 33 dan 34
B
Pasal 23 dan 33
C
Pasal 31 dan 32
D
Pasal 27 dan 28
E
Pasal 29 dan 30
NO. 137
Link Soal
Dokumen kesepakatan internasional yang secara tidak langsung memperkuat landasan moral Proklamasi Kemerdekaan RI karena mengakui hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah...
A
Bill of Rights
B
Atlantic Charter
C
Magna Charta
D
Perjanjian Versailles
E
Persetujuan Wina
NO. 138
Link Soal
Organisasi BPUPKI dipimpin oleh seorang tokoh senior yang menjabat sebagai ketua umum. Sosok yang dimaksud adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Mohammad Yamin
C
Radjiman Wedyodiningrat
D
Ichibangase Yosio
E
Sultan Hamid II
NO. 139
Link Soal
Apa faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada tahun 1948?
A
Keinginan Belanda untuk membangun pangkalan militer di wilayah Sumatera
B
Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia meskipun agresi militer telah berakhir
C
Lumpuhnya pemerintahan pusat karena Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta ditangkap Belanda saat Agresi Militer II
D
Hasil kesepakatan perundingan Roem-Royen yang mewajibkan pembentukan pemerintahan sementara
E
Keputusan Konferensi Meja Bundar untuk menciptakan negara federal sebelum pengakuan kedaulatan
NO. 140
Link Soal
Pada pelaksanaan KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-X yang diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesepakatan penting berupa...
A
Kerja sama militer negara-negara Selatan
B
Kerja sama teknologi nuklir antar anggota GNB
C
Kerja sama ekonomi Selatan-Selatan
D
Kesepakatan pembentukan pakta pertahanan baru
E
Pembubaran organisasi GNB