PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 131
Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 memiliki corak perjuangan awal yang berfokus pada...
A
Gerakan politik radikal menuntut kemerdekaan penuh
B
Perjuangan fisik melawan militer Belanda
C
Perdagangan dan ekonomi kerakyatan (Sarekat Dagang)
D
Sosial, budaya, dan pengajaran (pendidikan)
E
Penyatuan seluruh partai politik di Hindia Belanda

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 132
Siapakah raja terbesar dari Kerajaan Kahuripan yang berhasil mempersatukan seluruh wilayah Jawa di bawah kekuasaannya pada tahun 1037?
A
Dharmawangsa
B
Udayana
C
Airlangga
D
Marakata
E
Anak Wungsu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 133
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 134
Di tengah keberagaman, ada kelompok yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jika Anda seorang pemimpin daerah, tindakan paling tepat untuk mengatasi potensi konflik ini dan menjaga nasionalisme adalah ...
A
Menerapkan aturan yang sama untuk semua kelompok tanpa terkecuali
B
Meminta pemerintah pusat untuk mengawasi kelompok-kelompok tersebut
C
Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menyosialisasikan pentingnya persatuan nasional
D
Melarang kelompok-kelompok tersebut untuk mengadakan kegiatan mereka
E
Menetapkan peraturan yang memihak salah satu kelompok terbesar di daerah tersebut

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 135
Sebagai respons PBB terhadap Agresi Militer Belanda I, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) atau Komisi Jasa Baik pada 25 Agustus 1947. Manakah pasangan yang tepat antara negara anggota KTN dan perwakilannya?
A
Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham
B
Australia diwakili oleh Paul Van Zeeland
C
Belgia diwakili oleh Richard Kirby
D
Belanda diwakili oleh Dr. Frank Graham
E
Australia diwakili oleh Dr. Frank Graham

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 136
Siapakah tokoh cendekiawan (sarjana) Indonesia pertama yang mempopulerkan penggunaan istilah 'Indonesia' saat sedang menjalani masa pengasingan di Belanda?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Drs. Moh Hatta
C
Mr. Ahmad Subarjo
D
Sukiman
E
Ali Sastroamijoyo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 137
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 138
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 139
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 140
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.