Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 132
Link Soal
Bukti sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak masa kerajaan Nusantara terlihat pada Kerajaan Kutai, yaitu berupa...
A
Penyusunan kitab undang-undang kerajaan yang adil
B
Pemberian sedekah sapi kepada para Brahmana
C
Kerja sama maritim dengan kerajaan tetangga
D
Sistem pemilihan raja secara musyawarah
E
Pembangunan candi sebagai tempat ibadah bersama
NO. 133
Link Soal
Munculnya imperialisme modern yang berkembang pesat setelah terjadinya Revolusi Industri utamanya didorong oleh adanya keinginan negara-negara penjajah untuk...
A
Melakukan pembalasan dendam terhadap negara saingan
B
Memperkuat sistem pertahanan militer di perbatasan
C
Mengembangkan perekonomian melalui pencarian tanah jajahan untuk kebutuhan industri
D
Mengembalikan kejayaan masa lampau negara kolonial
E
Menimbun kekayaan negara dalam bentuk logam mulia semata
NO. 134
Link Soal
Mengingat Indonesia memiliki kekayaan budaya daerah yang sangat beragam, sikap yang paling tepat dan sesuai dengan nilai nasionalisme untuk menjaga persatuan bangsa adalah...
A
Hanya menghormati kebudayaan yang berasal dari daerah sendiri.
B
Berusaha memaksakan kebudayaan satu daerah kepada daerah lain.
C
Menghargai semua bentuk kebudayaan daerah sebagai aset kekayaan nasional.
D
Mengabaikan kebudayaan daerah demi mengejar kemajuan teknologi.
E
Memprioritaskan budaya asing yang sedang populer secara global.
NO. 135
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 136
Link Soal
Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi jika isu-isu seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi tidak ditangani dengan baik. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi masalah ini untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat?
A
Memusatkan pembangunan hanya di kota-kota besar
B
Memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah yang tertinggal
C
Mengabaikan daerah-daerah yang menuntut pemerataan ekonomi
D
Membiarkan masyarakat di daerah tertinggal untuk mengelola sendiri tanpa bantuan pemerintah
E
Menurunkan anggaran daerah agar lebih fokus pada pusat
NO. 137
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 138
Link Soal
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 memiliki peran strategis bagi bangsa-bangsa di dua benua tersebut. Salah satu tujuan utama penyelenggaraannya adalah...
A
Mendukung salah satu kekuatan blok besar
B
Membentuk pakta pertahanan militer baru
C
Mendorong kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika
D
Menetapkan mata uang tunggal bagi negara anggota
E
Membentuk organisasi olahraga bersama
NO. 139
Link Soal
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat lembaga tersebut dibentuk pada 7 Agustus 1945?
A
Mohammad Hatta
B
Ir. Soekarno
C
Mr. Soepomo
D
Dr. Radjiman Wideodiningrat
E
Ahmad Soebardjo
NO. 140
Link Soal
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sidang PPKI kedua menetapkan pembagian provinsi dan kementerian. Tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama tersebut adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Amir Sjarifuddin
D
Mr. Iwa Koesoemasoemantri
E
Abikoesno Tjokrosoejoso