Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Kembalinya pusat pemerintahan ke Yogyakarta serta pembebasan para pemimpin RI yang ditawan Belanda merupakan implementasi dari hasil kesepakatan...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Serangan Umum 1 Maret 1949
NO. 142
Link Soal
Secara de jure melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), pihak Belanda memberikan pengakuan atas kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
1 Maret 1949
C
25 Agustus 1945
D
27 Desember 1949
E
13 Agustus 1950
NO. 143
Link Soal
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kritik terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal...
A
Pasal 33 dan 34
B
Pasal 23 dan 33
C
Pasal 31 dan 32
D
Pasal 27 dan 28
E
Pasal 29 dan 30
NO. 144
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.
NO. 145
Link Soal
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas
NO. 146
Link Soal
Sebagai bentuk nasionalisme modern, masyarakat Indonesia didorong untuk menggunakan produk-produk lokal. Namun, di pasar lokal, produk asing sering kali lebih menarik bagi konsumen. Apa strategi yang paling efektif bagi produsen lokal untuk meningkatkan daya tarik produk mereka dibandingkan produk impor?
A
Mengurangi biaya produksi dengan menurunkan kualitas produk
B
Meningkatkan kualitas produk lokal dan mempromosikan keunggulan produk lokal secara kreatif
C
Membatasi konsumen untuk membeli produk impor
D
Menetapkan harga produk lokal setinggi mungkin agar terlihat lebih eksklusif
E
Mencoba meniru produk impor tanpa inovasi yang berarti
NO. 147
Link Soal
Salah satu poin utama dalam Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Gowa-Tallo adalah...
A
VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di wilayah Makassar
B
Pangeran Hasanuddin diberikan hak memonopoli perdagangan di Maluku
C
VOC dilarang mendirikan benteng pertahanan di wilayah Makassar
D
Kerajaan Makassar berhak memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Bone
E
Seluruh hutang VOC ditanggung oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi
NO. 148
Link Soal
Bangsa Indonesia menyadari kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga senantiasa menjalin kerja sama yang harmonis dengan negara-negara lain. Hal ini mencerminkan pengamalan...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 149
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 150
Link Soal
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution