PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 141
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 142
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD. Tokoh berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari keanggotaan Panitia Sembilan adalah...
A
Mohammad Hatta
B
Sultan Hamid II
C
Abikoesno Tjokrosoejoso
D
Agus Salim
E
A.A. Maramis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 143
Kapan BPUPKI secara resmi menerima dan menyetujui draf yang kemudian ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Dasar?
A
1 Juni 1945
B
18 Agustus 1945
C
13 Juli 1945
D
17 Juli 1945
E
14 Juli 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 144
Haji Samanhudi mendirikan sebuah organisasi di Solo yang menjadi cikal bakal pergerakan ekonomi dan nasionalisme Islam. Nama organisasi tersebut adalah...
A
Muhammadiyah
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Sarekat Dagang Islam
E
Budi Utomo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 145
Keanggotaan PPKI pada mulanya berjumlah 21 orang, namun kemudian bertambah tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Berapakah jumlah penambahan anggota tersebut?
A
4 orang
B
5 orang
C
6 orang
D
7 orang
E
8 orang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 146
Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang merefleksikan semangat nasionalisme. Contoh program tersebut dalam bidang ekonomi adalah...
A
Mengajak investasi asing untuk mengelola seluruh sumber daya alam tanpa batas.
B
Mengizinkan penanaman modal asing di sektor strategis tanpa pengawasan ketat.
C
Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor ekonomi vital.
D
Menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta asing.
E
Memberikan konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan multinasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 147
Di tengah tantangan globalisasi, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga identitas budaya Indonesia tanpa menolak pengaruh positif dari luar?
A
Melarang masuknya budaya asing ke Indonesia secara total
B
Mempromosikan budaya lokal dan menciptakan ruang kolaborasi budaya yang positif
C
Menggantikan budaya lokal dengan budaya asing yang lebih modern
D
Mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengikuti satu jenis budaya saja
E
Menetapkan aturan ketat yang melarang masyarakat untuk mengakses media asing

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 148
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi momentum penting bagi Indonesia. Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal...
A
14 Agustus 1945
B
6 Agustus 1945
C
9 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
1 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 149
Pemerintah membentuk Komite Van Aksi pada 2 September 1945 sebagai wadah bagi berbagai laskar perjuangan pemuda. Di antara organisasi berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam naungan Komite Van Aksi?
A
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
B
Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)
C
Kebaktian Rakyat Sulawesi (KRIS)
D
Angkatan Pemuda Indonesia (API)
E
Barisan Rakyat Indonesia (BRI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 150
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.