Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 152
Link Soal
Seorang penulis asal Belanda mengkritik praktik tanam paksa di Indonesia melalui karya sastra legendaris berjudul 'Max Havelaar'. Penulis yang menggunakan nama samaran Multatuli tersebut adalah...
A
Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi)
B
Conrad Theodor van Deventer
C
Eduard Douwes Dekker
D
Johannes van den Bosch
E
Herman Willem Daendels
NO. 153
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pembangunan dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Jika REPELITA I fokus pada pertanian, maka titik berat REPELITA V adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dengan fokus pada...
A
Pembangunan sektor pertanian menuju swasembada mutlak
B
Pengembangan industri berat yang menghasilkan mesin-mesin
C
Kekuatan sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat
D
Industri pariwisata dan ekonomi kreatif
E
Pembangunan infrastruktur maritim secara masif
NO. 154
Link Soal
Di era digital, informasi tentang isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, bagaimana cara yang paling bijak untuk menangani informasi yang Anda terima tentang isu-isu nasional?
A
Menyebarkan informasi apa pun yang diperoleh tanpa memeriksa kebenarannya
B
Mengecek fakta dari sumber resmi sebelum menyebarkan informasi dan berhati-hati terhadap hoaks
C
Hanya menerima informasi dari satu sumber saja tanpa mempertimbangkan pandangan lain
D
Mengandalkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya
E
Menghindari semua jenis berita tentang isu-isu nasional
NO. 155
Link Soal
Desa Sukamaju di tahun 1960-an dikenal dengan semangat gotong royongnya yang tinggi. Saat itu, masyarakat bahu-membahu membangun dam irigasi mandiri yang vital untuk pertanian mereka, tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Para pemuda mengorbankan waktu dan tenaganya, bahkan menunda studi, demi kepentingan bersama. Nasionalisme mereka terwujud dalam upaya kolektif mewujudkan kemandirian pangan desa dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh asing yang mulai masuk. Kini, di Desa Sukamaju yang sama, tantangan berbeda muncul. Alih-alih membangun infrastruktur fisik, masyarakat dihadapkan pada masalah erosi nilai-nilai lokal, penyebaran hoaks yang memecah belah, dan ketergantungan pada produk luar negeri. Para pemuda, meski aktif berinteraksi di media sosial, lebih sering terlibat dalam debat virtual tentang isu nasional ketimbang aksi nyata di desa. Semangat kebersamaan masih ada, namun bentuk dan manifestasinya terasa berbeda, lebih personal dan terkadang kurang terikat pada kepentingan kolektif desa secara langsung. Berdasarkan narasi di atas, bagaimana perbandingan manifestasi nasionalisme di Desa Sukamaju pada masa lalu dan masa kini menggambarkan evolusi konsep tersebut di tengah masyarakat Indonesia?
A
Nasionalisme masa lalu lebih terwujud dalam aksi kolektif fisik dan upaya kemandirian lokal, sementara masa kini cenderung diekspresikan melalui platform digital dan kesadaran isu nasional yang lebih bersifat virtual.
B
Nasionalisme pada kedua periode sama-sama berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun dengan skala yang berbeda akibat kemajuan teknologi.
C
Masa lalu menunjukkan nasionalisme yang didasari oleh ketakutan terhadap ancaman fisik, sementara masa kini didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan internasional.
D
Manifestasi nasionalisme di masa lalu cenderung individualistis, sementara masa kini lebih menonjolkan semangat gotong royong dalam bentuk kampanye daring.
E
Pada masa lalu, nasionalisme tidak mengenal konsep kemandirian, berbeda dengan masa kini yang sangat menekankan swasembada pangan.
NO. 156
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 157
Link Soal
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan etnis. Tantangan geografis dan demografis ini rentan memicu perpecahan. Kebijakan pemerintah manakah yang paling efektif untuk merawat persatuan di tengah keragaman tersebut?
A
Mewajibkan penyatuan budaya dengan menghapus budaya-budaya minoritas.
B
Memfasilitasi program pertukaran budaya lintas daerah dan dialog antarsuku untuk menumbuhkan pemahaman inklusif.
C
Melakukan segregasi (pemisahan) wilayah tempat tinggal berdasarkan suku agar tidak terjadi gesekan.
D
Menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terluar kepada pihak swasta asing.
E
Membatasi mobilitas penduduk antar-pulau untuk menjaga kemurnian demografi.
NO. 158
Link Soal
Periode pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999) diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya salah satu provinsi dari NKRI melalui referendum. Provinsi tersebut adalah...
A
Irian Jaya
B
Aceh Darussalam
C
Timor Timur
D
Kalimantan Utara
E
Maluku Utara
NO. 159
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 160
Link Soal
Setelah deklarasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan diplomatik dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Salah satu kesepakatan penting yang terjalin antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, yang menetapkan bahwa...
A
Belanda akan memulihkan kekuasaan penuh atas semua wilayah Indonesia.
B
Kedaulatan Indonesia terbatas hanya pada Pulau Jawa.
C
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.
D
Indonesia akan berstatus sebagai negara bagian dalam persemakmuran Belanda.
E
Pemerintahan Indonesia harus berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).