Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Setelah berhasil mengusir armada Portugis, Fatahillah secara resmi mengubah nama pelabuhan strategis Sunda Kelapa. Nama baru yang melambangkan kemenangan tersebut adalah...
A
Batavia
B
Jayakarta
C
Betawi
D
Jakarta
E
Banten
NO. 152
Link Soal
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kritik terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal...
A
Pasal 33 dan 34
B
Pasal 23 dan 33
C
Pasal 31 dan 32
D
Pasal 27 dan 28
E
Pasal 29 dan 30
NO. 153
Link Soal
Setelah deklarasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan diplomatik dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Salah satu kesepakatan penting yang terjalin antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, yang menetapkan bahwa...
A
Belanda akan memulihkan kekuasaan penuh atas semua wilayah Indonesia.
B
Kedaulatan Indonesia terbatas hanya pada Pulau Jawa.
C
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.
D
Indonesia akan berstatus sebagai negara bagian dalam persemakmuran Belanda.
E
Pemerintahan Indonesia harus berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
NO. 154
Link Soal
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional adalah ketimpangan distribusi penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Mengapa kondisi demografi yang tidak merata ini dapat mengancam integritas nasional?
A
Karena menyebabkan Pulau Jawa menjadi terlalu modern dibandingkan daerah lain
B
Menimbulkan kesenjangan ekonomi (disparitas) yang memicu kecemburuan sosial antar-daerah
C
Membuat pemerintah pusat kesulitan berkomunikasi dengan daerah
D
Menghambat masuknya budaya asing ke wilayah terluar
E
Mengurangi hak politik penduduk di luar Jawa
NO. 155
Link Soal
Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Jerman dalam bentuk pertukaran barang atau ekspor-impor. Model kerja sama antara dua negara ini disebut...
A
Kerja sama Multilateral
B
Kerja sama Regional
C
Kerja sama Bilateral
D
Kerja sama Internasional
E
Kerja sama Interkontinental
NO. 156
Link Soal
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina
NO. 157
Link Soal
Jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin akibat penandatanganan Perjanjian Renville yang merugikan Indonesia menyebabkan dibentuknya kabinet baru pada 29 Januari 1948 yang dipimpin oleh...
A
Sutan Syahrir
B
Moh. Hatta
C
Ali Sastroamidjojo
D
Wilopo
E
Natsir
NO. 158
Link Soal
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo
NO. 159
Link Soal
Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Kerajaan Mataram Kuno pernah diperintah oleh raja yang mendirikan Wangsa Sanjaya. Raja tersebut adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Sanjaya
D
Tohjaya
E
Ranggawuni
NO. 160
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.