Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 152
Link Soal
Di masa pergerakan nasional, terdapat organisasi politik yang bersifat inklusif karena membuka keanggotaannya bagi kaum Indo-Belanda dan Pribumi tanpa membedakan ras. Organisasi tersebut adalah...
A
Budi Utomo
B
Indische Partij
C
Sarekat Islam
D
PNI
E
Partai Syarikat Islam Indonesia
NO. 153
Link Soal
Berakhirnya dominasi kekuasaan ras kulit putih di Afrika Selatan ditandai dengan sebuah peristiwa politik bersejarah, yaitu...
A
Keluarnya Afrika Selatan dari Commonwealth
B
Pemberian sanksi embargo oleh PBB
C
Kerusuhan Soweto
D
Kemenangan partai ANC dalam pemilu multirasial
E
Wafatnya tokoh Apartheid Hendrik Verwoerd
NO. 154
Link Soal
Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, nasionalisme Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan kokoh tanpa jatuh ke dalam chauvinisme atau isolasionisme. Konsep 'nasionalisme kebangsaan' yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa, jika diinterpretasikan secara kontekstual di masa kini, paling tepat dimaknai sebagai upaya untuk...
A
Memperkuat identitas budaya lokal agar tidak tergerus arus globalisasi, sebagai fondasi utama nasionalisme.
B
Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk bersaing di kancah internasional, demi martabat bangsa.
C
Mendorong sikap kritis terhadap pengaruh asing sambil tetap terbuka pada inovasi yang mendukung kemajuan nasional, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
D
Menjaga kedaulatan wilayah dan sumber daya alam secara ketat dari intervensi pihak luar, sebagai wujud patriotisme sejati.
E
Mengutamakan kepentingan ekonomi nasional melalui proteksi pasar dalam negeri dari produk impor, demi kesejahteraan dan kemandirian.
NO. 155
Link Soal
Pada sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, dibentuk beberapa panitia kecil untuk membahas aspek teknis negara. Siapakah tokoh yang ditunjuk sebagai ketua Panitia Pembela Tanah Air (PETA)?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Abikusno Tjokrosujoso
E
Suparman
NO. 156
Link Soal
Dalam struktur kepengurusan PPKI, siapakah yang mendampingi Ir. Soekarno sebagai wakil ketua?
A
Dr. Radjiman Wideodiningrat
B
Ahmad Soebardjo
C
Mr. Soepomo
D
Mohammad Hatta
E
Moh. Yamin
NO. 157
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 158
Link Soal
Di sebuah negeri bernama Amarta, yang dulunya terkenal dengan semboyan persatuan dan gotong royong, kini sedang menghadapi tantangan berat. Masyarakatnya mulai menunjukkan sikap individualisme yang tinggi, lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau daerah masing-masing, bahkan cenderung apatis terhadap isu-isu nasional. Berita-berita palsu dan ujaran kebencian mudah menyebar, memicu ketegangan antarkelompok etnis dan agama. Para pemuda lebih gandrung pada budaya dan produk asing tanpa filter, sementara produk dan nilai-nilai lokal kurang dihargai. Investor asing dengan mudah menguasai sektor-sektor strategis tanpa pengawasan ketat, sementara regulasi yang ada seringkali diabaikan demi keuntungan sesaat. Kondisi ini membuat Amarta rentan terhadap intervensi asing dan internal. Berdasarkan narasi tersebut, dampak negatif paling krusial yang muncul akibat pengabaian nilai nasionalisme adalah...
A
Meningkatnya potensi perpecahan bangsa dan dominasi ekonomi oleh pihak asing.
B
Terjadi peningkatan angka urbanisasi dan menurunnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan.
C
Berkembangnya berbagai paham ideologi baru yang menuntut perubahan sistem pemerintahan secara radikal.
D
Menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat akibat kurangnya anggaran pemerintah.
E
Pergeseran preferensi masyarakat dari budaya tradisional menuju budaya populer global.
NO. 159
Link Soal
Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Salah satu ciri utama kebijakan merkantilisme adalah...
A
Mendorong impor barang sebanyak mungkin
B
Melarang perdagangan internasional
C
Menyerahkan perekonomian sepenuhnya pada pasar
D
Mengumpulkan cadangan logam mulia sebanyak-banyaknya
E
Menghapus bea cukai antar negara
NO. 160
Link Soal
Era pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah keluarnya sebuah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dasar hukum lahirnya Orde Baru tersebut adalah...
A
Dekrit Presiden
B
Supersemar
C
Tritura
D
Piagam Jakarta
E
UUD 1945