PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 151
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 152
Akibat situasi keamanan di Jakarta (Batavia) yang semakin tidak kondusif pasca kemerdekaan, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Peristiwa pemindahan ini terjadi pada tanggal...
A
4 Januari 1946
B
10 November 1945
C
19 Desember 1948
D
17 Agustus 1950
E
27 Desember 1949

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 153
Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil muncul sebagai salah satu dari empat partai besar. Faktor penyebab berkembangnya pengaruh ideologi tersebut pada masa itu dikaitkan dengan...
A
Adanya sentralisasi kekuasaan
B
Keberhasilan program ekonomi kerakyatan
C
Dukungan penuh dari militer
D
Stabilitas politik yang sangat kuat
E
Penerapan sistem demokrasi liberal murni

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 154
Lagu kedaerahan yang berjudul 'Potong Bebek Angsa' merupakan warisan budaya musik yang berasal dari daerah...
A
Nusa Tenggara Barat
B
Nusa Tenggara Timur
C
Maluku
D
Papua
E
Kalimantan Barat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 155
Faktor sejarah utama yang melatarbelakangi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggantikan pendahulunya adalah...
A
Munculnya konflik multilateral di Asia
B
Ketiadaan institusi mediator internasional
C
Ekspansi militer Jepang yang tak terkendali
D
Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam mencegah Perang Dunia II
E
Keinginan negara-negara pemenang perang untuk menguasai dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 156
Sebelum kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia pernah menerapkan sistem Demokrasi Liberal dengan menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945 (Naskah Asli)
B
Konstitusi RIS
C
UUDS 1950
D
UUD Amandemen
E
Piagam Jakarta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 157
Tokoh Presiden Indonesia yang pada masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua adalah...
A
B.J. Habibie
B
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
C
Megawati Soekarnoputri
D
Susilo Bambang Yudhoyono
E
Joko Widodo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 158
Pidato bersejarah dari Ir. Soekarno yang mencetuskan istilah 'Pancasila' sebagai usulan dasar negara dilakukan pada tanggal...
A
28 Mei 1945
B
29 Mei 1945
C
30 Mei 1945
D
31 Mei 1945
E
1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 159
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 160
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa Konstitusi RIS, Presiden memiliki kekuasaan yang 'tidak dapat diganggu gugat'. Konsep ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut kedudukan Presiden adalah sebagai...
A
Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen
B
Kepala Negara simbolis, sementara tanggung jawab pemerintahan ada pada menteri
C
Pemimpin partai politik pemenang pemilu
D
Diktator yang memiliki kekuasaan tak terbatas
E
Ketua parlemen merangkap eksekutif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.