Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen
NO. 162
Link Soal
Salah satu faktor yang mempercepat diterimanya ajaran Islam oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha adalah...
A
Sering terjadinya perang antara mubaligh dengan kerajaan lokal
B
Tidak adanya sistem kasta atau pelapisan sosial dalam ajaran Islam
C
Adanya paksaan dari pedagang-pedagang Arab
D
Runtuhnya pengaruh ekonomi pedagang Hindu
E
Dukungan penuh dari penjajah Portugis
NO. 163
Link Soal
Salah satu poin utama dalam Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Gowa-Tallo adalah...
A
VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di wilayah Makassar
B
Pangeran Hasanuddin diberikan hak memonopoli perdagangan di Maluku
C
VOC dilarang mendirikan benteng pertahanan di wilayah Makassar
D
Kerajaan Makassar berhak memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Bone
E
Seluruh hutang VOC ditanggung oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi
NO. 164
Link Soal
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh seorang tokoh senior pergerakan nasional, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Mr. Muhammad Yamin
D
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
E
Sutan Syahrir
NO. 165
Link Soal
Penyerangan terhadap Jayakarta yang berujung pada perubahan namanya menjadi Batavia dilakukan oleh VOC di bawah perintah Gubernur Jenderal...
A
Pieter Both
B
Herman Willem Daendels
C
Jan Pieterzoon Coen
D
Laurens Reael
E
Jan Willem Janssens
NO. 166
Link Soal
Frasa Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditulis dalam kitab Sutasoma, yang dikarang oleh...
A
Mpu Kanwa
B
Mpu Triguna
C
Mpu Panuluh
D
Mpu Tantular
E
Mpu Prapanca
NO. 167
Link Soal
Setelah mendirikan Negara Indonesia Timur, Belanda kembali memproklamasikan negara boneka baru pada 4 Mei 1947 di wilayah Jawa Barat. Negara boneka tersebut dikenal dengan nama...
A
Negara Jawa Timur
B
Negara Pasundan
C
Negara Madura
D
Negara Sumatera Selatan
E
Negara Pasisir
NO. 168
Link Soal
Rumah adat Jawa (Joglo) memiliki filosofi tata ruang yang unik. Bagian paling depan yang berupa ruangan luas tanpa sekat dan biasa digunakan untuk pertemuan atau acara besar disebut...
A
Pringgitan
B
Dalem Ageng
C
Pendapa
D
Senthong
E
Gandok
NO. 169
Link Soal
Dalam menghadapi tuntutan globalisasi, sebuah negara A dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar secara penuh demi integrasi ekonomi global. Namun, langkah ini berpotensi mengancam kelangsungan industri-industri lokal yang belum memiliki daya saing yang kuat. Jika negara A menganut prinsip nasionalisme yang berlandaskan Pancasila, pendekatan strategis yang paling tepat untuk diambil dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah...
A
Membuka pasar seluas-luasnya agar produk lokal terpacu untuk bersaing secara global, dengan konsekuensi beberapa industri lemah akan gulung tikar.
B
Menutup rapat-rapat pasar domestik dari produk asing guna melindungi seluruh industri lokal, meskipun dapat memicu retaliasi dagang dan isolasi ekonomi.
C
Mengimplementasikan kebijakan proteksionisme selektif pada sektor-sektor strategis dan rentan, sambil secara aktif meningkatkan kapasitas dan daya saing industri lokal, serta menjalin kerja sama internasional yang berprinsip saling menguntungkan.
D
Fokus pada pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor untuk mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya, tanpa terlalu memperhatikan pasar domestik.
E
Menyerahkan sepenuhnya dinamika pasar kepada mekanisme global dan swasta, dengan keyakinan bahwa kekuatan ekonomi akan menyeleksi industri yang layak bertahan.
NO. 170
Link Soal
Di era digital yang penuh disrupsi, 'Forum Pemuda Merdeka' (FPM) dihadapkan pada tantangan pelik. Anggota FPM, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah, ingin menjaga semangat kebangsaan tetap menyala. Namun, sebagian dari mereka lebih sering terlibat dalam tren global yang mendominasi media sosial, bahkan terkesan kurang peduli dengan narasi perjuangan kemerdekaan atau kekayaan budaya lokal. Ada pula kelompok minoritas di FPM yang merasa identitas keagamaannya kurang terwadahi dalam diskusi kebangsaan, sementara kelompok mayoritas tanpa sengaja seringkali mengedepankan perspektif agamanya dalam setiap pembahasan isu nasional. Ketua FPM mengingatkan bahwa persatuan yang dirajut Budi Utomo dan Sumpah Pemuda adalah fondasi yang harus terus diadaptasi, bukan hanya dihafal. Ia juga menekankan bahwa nasionalisme bukan berarti menafikan keberagaman, melainkan merangkulnya dalam bingkai NKRI.
Berdasarkan narasi di atas, pendekatan strategis yang paling komprehensif untuk diterapkan oleh 'Forum Pemuda Merdeka' guna memperkuat nasionalisme, menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi, dan mewujudkan moderasi beragama adalah...
A
Menginisiasi program 'Bhinneka Digital' yang memfasilitasi diskusi kritis tentang konten global, mengenalkan kembali kekayaan budaya dan narasi sejarah lokal melalui platform digital interaktif, serta mengadakan forum dialog lintas iman secara berkala untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.
B
Meningkatkan kesadaran akan kewajiban membela negara di garda depan, mengadakan pelatihan fisik dan mental untuk menghadapi ancaman asing, serta secara tegas menolak segala bentuk paham transnasional yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
C
Memperbanyak publikasi kutipan tokoh-tokoh nasional di media sosial, mengadakan lomba mengenakan pakaian adat, dan mendorong anggota untuk lebih aktif menyuarakan pandangan keagamaan masing-masing agar merasa diakui.
D
Membatasi akses anggota terhadap media sosial asing, fokus hanya pada konten-konten kebangsaan murni, dan membentuk satu wadah tunggal bagi semua agama untuk menyamakan persepsi dalam bernegara demi menghindari friksi.
E
Mengintensifkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa melalui seminar dan kunjungan museum, serta menyerahkan urusan moderasi beragama sepenuhnya kepada pemuka agama agar tidak mencampuri urusan negara.