PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 171
Untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor dan membangun kemandirian ekonomi, prioritas pembangunan industri nasional pada tahap awal jangka panjang diarahkan pada...
A
Industri perakitan barang elektronik impor
B
Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
C
Industri jasa dan keuangan global
D
Industri ekstraktif yang menjual bahan mentah langsung
E
Industri berat pembuatan senjata militer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 172
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 173
Saat terjadi bencana alam, terlihat gejala apatisme di sebagian masyarakat. Bagaimana cara seorang pemimpin daerah merevitalisasi semangat gotong royong yang mulai pudar?
A
Melakukan sosialisasi masif tentang nilai solidaritas sosial dan kemanusiaan
B
Memberikan penghargaan materiil hanya pada donatur besar
C
Sepenuhnya mengandalkan bantuan asing agar praktis
D
Membiarkan relawan bekerja tanpa koordinasi
E
Mewajibkan iuran bencana dengan nominal tinggi secara paksa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 174
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 175
Upaya Gerakan Non-Blok dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai sering kali menghadapi berbagai hambatan global. Berikut ini yang BUKAN merupakan kendala bagi perjuangan GNB adalah...
A
Dominasi negara-negara besar di kursi Dewan Keamanan PBB
B
Posisi tawar negara-negara berkembang yang relatif masih lemah
C
Kecenderungan PBB yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara-negara Eropa
D
Sentimen internasional bahwa negara berkembang kurang peduli pada pelestarian alam
E
Adanya pandangan bahwa negara berkembang sering mengabaikan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 176
Kawasan Mesopotamia yang terletak di antara Sungai Eufrat dan Tigris dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban besar. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan pertama yang mendiami wilayah ini adalah...
A
Kerajaan Akkadia
B
Kerajaan Assyria
C
Kerajaan Sumeria
D
Kerajaan Neo-Babilonia
E
Kerajaan Persia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 177
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang sangat menyengsarakan rakyat untuk mendukung kepentingan perang mereka. Sistem ini dikenal dengan istilah...
A
Rodi
B
Cultuurstelsel
C
Seinendan
D
Romusha
E
Heiho

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 178
Bagaimana sikap pemerintah Orde Baru dalam menghadapi kelompok kritis atau lawan politik yang berseberangan pendapat?
A
Memberikan ruang dialog terbuka untuk demokrasi
B
Menangkap dan memenjarakan mereka yang dianggap mengganggu stabilitas
C
Menganggap sebagai mitra oposisi untuk kemajuan bangsa
D
Memberikan kebebasan penuh dalam menyampaikan aspirasi
E
Mengajak kerjasama dalam kabinet pemerintahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 179
Kesepakatan internasional yang merupakan amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dengan tujuan utama mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah...
A
Protokol Montreal
B
Konferensi Lingkungan Bali
C
Perjanjian Paris
D
Protokol Kyoto
E
Konferensi Greenpeace

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 180
Lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' merupakan simbol persatuan yang sangat penting. Lagu ini pertama kali diperdengarkan kepada publik oleh penciptanya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Siapakah tokoh pencipta lagu tersebut?
A
Ismail Marzuki
B
Cornel Simanjuntak
C
Wage Rudolf Supratman
D
H. Mutahar
E
Ibu Sud

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.