Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Indonesia sedang mempertimbangkan pembangunan 'Pulau Pintar Nasional' di salah satu gugusan pulau terluar yang kaya akan ekosistem laut unik dan dihuni oleh komunitas adat dengan kearifan lokal yang kuat. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi pusat inovasi teknologi, ekonomi maritim, dan benteng pertahanan negara, namun dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengikis budaya lokal. Dalam konteks nasionalisme Pancasila yang integral, bagaimana sikap terbaik yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat?
A
Melakukan kajian mendalam, melibatkan aktif komunitas adat dalam perencanaan, mencari solusi teknologi dan kebijakan yang menjamin keberlanjutan lingkungan, serta mempromosikan inkulturasi teknologi dengan kearifan lokal, sebagai wujud nasionalisme yang berkeadaban dan berkelanjutan.
B
Mendahulukan pembangunan 'Pulau Pintar' demi kemajuan ekonomi dan pertahanan negara, mengesampingkan kekhawatiran lingkungan dan budaya lokal yang dianggap menghambat visi besar bangsa.
C
Menolak pembangunan proyek secara total dan mempertahankan status quo wilayah tersebut, demi menjaga keaslian budaya adat dan kelestarian lingkungan tanpa kompromi.
D
Mengundang investor dan ahli asing secara eksklusif untuk mengambil alih pembangunan proyek dengan janji percepatan ekonomi, tanpa terlalu melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.
E
Mengadakan referendum nasional untuk memutuskan proyek tersebut, sehingga keputusan akhir murni berdasarkan suara mayoritas rakyat tanpa mempertimbangkan aspek kerentanan minoritas atau lingkungan spesifik.
NO. 172
Link Soal
Provinsi Megah Lestari, yang dulunya dikenal dengan semangat persatuan dan kebanggaannya terhadap warisan budaya lokal, kini menghadapi tantangan serius. Mayoritas penduduknya, terutama kaum muda, lebih memilih produk impor, mengidolakan figur asing, dan bahkan cenderung skeptis terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan budaya dan bahasa daerah. Media sosial dipenuhi dengan konten yang mengolok-olok tradisi dan pencapaian bangsa sendiri, sementara nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial semakin terkikis. Para pemimpin daerah pun seringkali lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan bersama Provinsi. Jika kondisi pengabaian nilai-nilai nasionalisme ini terus berlanjut tanpa tindakan serius, dampak negatif paling fundamental yang akan terjadi adalah...
A
Melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, berpotensi memicu disintegrasi sosial dan politik di tingkat lokal hingga nasional.
B
Peningkatan pendapatan per kapita akibat masuknya investasi asing dalam jumlah besar.
C
Terciptanya masyarakat yang lebih terbuka dan adaptif terhadap budaya global, sehingga meningkatkan daya saing.
D
Bergesernya fokus pembangunan dari sektor primer ke sektor tersier yang lebih menguntungkan.
E
Meningkatnya partisipasi politik warga dalam pemilihan umum daerah karena semangat individualisme.
NO. 173
Link Soal
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berasaskan 'Bebas Aktif' mengandung pengertian bahwa...
A
Indonesia bersikap reaktif dan netral dalam konflik global
B
Indonesia tegas dalam pergaulan global namun tetap memihak salah satu blok
C
Indonesia bebas menjalin hubungan internasional dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
D
Indonesia tidak memihak blok manapun namun pasif dalam perdamaian dunia
E
Indonesia mengutamakan kepentingan nasional di atas perdamaian dunia
NO. 174
Link Soal
Perasaan cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Patriotisme
D
Oportunisme
E
Hedonisme
NO. 175
Link Soal
Pemanggilan tiga tokoh nasional (Soekarno, Hatta, Radjiman) ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi bertujuan untuk meresmikan PPKI. Dari kacamata strategi perjuangan, bagaimana para tokoh bangsa menyikapi pembentukan badan buatan Jepang ini?
A
Menolaknya mentah-mentah karena dianggap sebagai jebakan sekutu.
B
Menerimanya sebagai satu-satunya cara legal untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah.
C
Memanfaatkannya sebagai wadah legalitas untuk mempersiapkan kelengkapan negara meskipun tujuan Jepang adalah memberi 'hadiah'.
D
Menggunakannya untuk menyusun kekuatan militer guna menyerang balik tentara Jepang.
E
Membubarkannya segera setelah kembali ke Indonesia untuk menghindari cap boneka Jepang.
NO. 176
Link Soal
Perundingan Linggarjati dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda. Tokoh di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam juru runding (delegasi) kedua belah pihak adalah...
A
Van Pool
B
Van Der Capellen
C
Dr. A.K Gani
D
Sutan Syahrir
E
De Boer
NO. 177
Link Soal
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati
NO. 178
Link Soal
Prinsip bahwa 'kemerdekaan ialah hak segala bangsa' dan penolakan keras terhadap penjajahan (anti-kolonialisme) tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Kedua
C
Alinea Ketiga
D
Alinea Keempat
E
Pasal 28
NO. 179
Link Soal
Dalam sejarah pembangunan (seperti era GBHN maupun RPJPN saat ini), beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua sering mendapatkan 'Perhatian Khusus' atau status Otonomi Khusus. Tujuan utama kebijakan asimetris ini dalam bingkai NKRI adalah...
A
Menganak-emaskan daerah yang kaya sumber daya alam
B
Memisahkan sistem hukum daerah tersebut dari hukum nasional
C
Merendam potensi konflik dan mengakomodasi hak asal-usul demi persatuan
D
Mempersiapkan daerah tersebut untuk menjadi negara bagian
E
Memberikan hak istimewa kepada pejabat daerah semata
NO. 180
Link Soal
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Manipol USDEK sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara. Apa kepanjangan dari akronim USDEK tersebut?
A
UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
B
UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
C
UUD 45, Sosialisme Terpimpin, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
D
UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia
E
UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia