PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 171
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 172
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 di Papua menghasilkan keputusan untuk tetap bergabung dengan NKRI. Nilai strategis dari peristiwa ini dalam konteks Wawasan Nusantara adalah...
A
Menambah luas wilayah laut teritorial Indonesia secara sepihak.
B
Mewujudkan keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan utuh.
C
Mendapatkan bantuan ekonomi dari PBB untuk pembangunan Papua.
D
Mengusir seluruh warga negara asing yang tinggal di wilayah Papua.
E
Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Pasifik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 173
Sidang BPUPKI pertama menjadi wadah bagi para tokoh nasional untuk mengusulkan dasar negara. Tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara dalam sidang tersebut adalah, KECUALI...
A
Mr. Soepomo
B
Mr. Mohammad Yamin
C
Drs. Mohammad Hatta
D
Ir. Soekarno
E
Soepomo, Yamin, dan Soekarno

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 174
Berdasarkan Civil Affairs Agreement, kedatangan tentara Inggris di Jakarta pada 15 September 1945 didampingi oleh seorang perwakilan Belanda bernama ...
A
Hubertus J. Van Mook
B
Dr. Charles Van der Plas
C
Charles Maurice
D
Lord Mountbatten
E
Jacob Van Neck

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 175
Salah satu prinsip nasionalisme Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Konsep ini berarti bahwa...
A
Indonesia hanya fokus pada pengembangan wilayah daratan
B
Kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh dalam segala aspek
C
Indonesia harus menjadi negara maritim terkuat di dunia
D
Kebudayaan daerah lebih penting dari kebudayaan nasional
E
Indonesia hanya mengakui batas-batas teritorial yang ditetapkan oleh PBB

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 176
Perhimpunan Indonesia (PI) adalah organisasi mahasiswa di Belanda yang radikal. Di antara nama berikut, siapakah yang TIDAK tercatat sebagai tokoh Perhimpunan Indonesia?
A
Moh. Hatta
B
Ali Sastroamidjojo
C
Gunawan Mangunkusumo
D
Sutardjo Kartohadikusumo
E
Iwa Kusumasumantri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 177
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 178
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat lembaga tersebut dibentuk pada 7 Agustus 1945?
A
Mohammad Hatta
B
Ir. Soekarno
C
Mr. Soepomo
D
Dr. Radjiman Wideodiningrat
E
Ahmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 179
Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan strategi devide et impera melalui pembentukan negara-negara boneka. Siapakah tokoh yang ditunjuk sebagai Wali Negara untuk Negara Sumatera Timur?
A
Cokorda Gde Raka Sukawati
B
R.A.A. Wiranatakusumah
C
R.T. Kusumonegoro
D
Abdul Malik
E
Dr. Mansyur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 180
Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari KMB yang tidak bertahan lama. Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
18 Agustus 1945
E
11 Maret 1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.