PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 171
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 172
Konsep politik luar negeri Indonesia yang 'Bebas Aktif' pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam pidato bersejarahnya, beliau menguraikan posisi Indonesia di tengah konflik Blok Barat dan Blok Timur. Apa judul pidato tersebut?
A
Indonesia Menggugat
B
Mendayung di Antara Dua Karang
C
Di Bawah Bendera Revolusi
D
Jalannya Revolusi Kita
E
Penemuan Kembali Revolusi Kita

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 173
Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan sistem pertanian yang sangat membebani rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Cultuurstelsel. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti...
A
Kerja Rodi
B
Sewa Tanah
C
Politik Etis
D
Tanam Paksa
E
Monopoli Perdagangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 174
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 175
Apa tujuan utama dari diadakannya Kongres Wina (1814-1815) yang dipimpin oleh negarawan Austria, Klemens Wenzel von Metternich?
A
Mengatur penyerahan kembali Hindia Belanda
B
Memperoleh daerah Lombardia dan Venesia
C
Membuka sungai-sungai untuk perdagangan
D
Menghapus perbudakan di Inggris
E
Menentukan kembali peta politik di Eropa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 176
Tokoh "Tiga Serangkai" pendiri Indische Partij terdiri dari E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan...
A
H.O.S. Tjokroaminoto
B
Dr. Sutomo
C
Dr. Tjipto Mangunkusumo
D
Ki Hajar Dewantara
E
Haji Samanhudi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 177
Di era globalisasi yang ditandai dengan interkoneksi antarnegara dan munculnya isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, pandemi, serta digitalisasi, konsep nasionalisme seringkali dihadapkan pada tantangan baru. Sebagian berpendapat nasionalisme harus lebih inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai universal, sementara yang lain bersikeras pada penguatan identitas dan kepentingan nasional murni. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keberagaman dan memiliki Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana seharusnya nasionalisme diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus berdaya saing di kancah global?
A
Mengedepankan kepentingan nasional absolut di atas segala-galanya, bahkan jika bertentangan dengan konsensus global, demi kedaulatan penuh dan kemandirian.
B
Membuka diri terhadap pengaruh asing dan nilai-nilai universal secara total, sehingga identitas nasional dapat beradaptasi dan berkembang tanpa batasan demi kemajuan global.
C
Memperkuat nasionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila yang inklusif, toleran, dan mengedepankan kerja sama internasional tanpa mengorbankan identitas serta kepentingan strategis bangsa.
D
Mengutamakan pembangunan ekonomi domestik dengan membatasi investasi asing dan menolak perjanjian perdagangan internasional yang dianggap merugikan, agar kemandirian ekonomi terjaga sepenuhnya.
E
Mendorong homogenisasi budaya dan bahasa nasional untuk memastikan kesatuan identitas yang solid di tengah keberagaman, agar bangsa lebih kuat menghadapi tantangan global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 178
Bukti sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak masa kerajaan Nusantara terlihat pada Kerajaan Kutai, yaitu berupa...
A
Penyusunan kitab undang-undang kerajaan yang adil
B
Pemberian sedekah sapi kepada para Brahmana
C
Kerja sama maritim dengan kerajaan tetangga
D
Sistem pemilihan raja secara musyawarah
E
Pembangunan candi sebagai tempat ibadah bersama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 179
Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran disinformasi dan hoaks yang menargetkan sentimen primordial semakin marak, berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, tindakan konkret apa yang paling tepat Anda lakukan untuk menjaga dan memperkuat integrasi nasional?
A
Membatasi akses terhadap media sosial dan berita daring serta hanya fokus pada informasi dari lembaga pemerintah.
B
Mengambil peran aktif dalam memverifikasi kebenaran informasi, melaporkan hoaks kepada pihak berwenang jika valid, serta secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan persatuan bangsa.
C
Menggalang dukungan dari sesama ASN untuk membuat narasi tandingan yang masif di media sosial, terlepas dari sumber informasi, demi mendominasi opini publik.
D
Bersikap netral dan pasif terhadap penyebaran hoaks, dengan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya tanpa intervensi.
E
Hanya berdiskusi dan bertukar informasi dengan kelompok yang memiliki pandangan kebangsaan serupa untuk menghindari perdebatan yang memecah belah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 180
Di Indonesia, terdapat induk organisasi nasional yang menaungi cabang olahraga bowling. Organisasi yang dimaksud adalah...
A
PBI
B
PERBASI
C
PBSI
D
PSSI
E
PORDASI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.