PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 171
Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 172
Perjanjian Renville pada tahun 1948 dianggap sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera
B
Jawa Barat, Madura, dan seluruh Sumatera
C
Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan
D
Seluruh pulau Jawa dan Madura
E
Sumatera, Jawa, dan Sulawesi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 173
Setelah masa tugas BPUPKI berakhir dan organisasi tersebut dibubarkan, pemerintah pendudukan Jepang membentuk badan baru untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. Badan yang dimaksud adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Putera
C
Budi Oetomo
D
PPKI
E
KNIP

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 174
Akibat situasi keamanan di Jakarta (Batavia) yang semakin tidak kondusif pasca kemerdekaan, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Peristiwa pemindahan ini terjadi pada tanggal...
A
4 Januari 1946
B
10 November 1945
C
19 Desember 1948
D
17 Agustus 1950
E
27 Desember 1949

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 175
Kebijakan pemerintah yang mendukung industri dalam negeri merupakan wujud nyata dari upaya…
A
Globalisasi.
B
Liberalisasi Ekonomi.
C
Nasionalisme Ekonomi.
D
Kapitalisme.
E
Proteksionisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 176
Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan sistem pertanian yang sangat membebani rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Cultuurstelsel. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti...
A
Kerja Rodi
B
Sewa Tanah
C
Politik Etis
D
Tanam Paksa
E
Monopoli Perdagangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 177
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 178
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 179
Di era globalisasi yang ditandai dengan interkoneksi antarnegara dan munculnya isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, pandemi, serta digitalisasi, konsep nasionalisme seringkali dihadapkan pada tantangan baru. Sebagian berpendapat nasionalisme harus lebih inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai universal, sementara yang lain bersikeras pada penguatan identitas dan kepentingan nasional murni. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keberagaman dan memiliki Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana seharusnya nasionalisme diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus berdaya saing di kancah global?
A
Mengedepankan kepentingan nasional absolut di atas segala-galanya, bahkan jika bertentangan dengan konsensus global, demi kedaulatan penuh dan kemandirian.
B
Membuka diri terhadap pengaruh asing dan nilai-nilai universal secara total, sehingga identitas nasional dapat beradaptasi dan berkembang tanpa batasan demi kemajuan global.
C
Memperkuat nasionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila yang inklusif, toleran, dan mengedepankan kerja sama internasional tanpa mengorbankan identitas serta kepentingan strategis bangsa.
D
Mengutamakan pembangunan ekonomi domestik dengan membatasi investasi asing dan menolak perjanjian perdagangan internasional yang dianggap merugikan, agar kemandirian ekonomi terjaga sepenuhnya.
E
Mendorong homogenisasi budaya dan bahasa nasional untuk memastikan kesatuan identitas yang solid di tengah keberagaman, agar bangsa lebih kuat menghadapi tantangan global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 180
Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Perjuangan beliau dalam mengembangkan pendidikan bertujuan untuk ...
A
meningkatkan status sosial masyarakat pribumi di mata Belanda
B
memberikan pendidikan yang hanya fokus pada keterampilan militer
C
mendidik masyarakat Indonesia agar mampu berpikir kritis dan mandiri
D
menghilangkan budaya asli dan menggantinya dengan budaya Eropa
E
menyiapkan masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja bagi perusahaan asing

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.