PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 171
Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila semakin mudah menyebar, berpotensi mengikis rasa nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkomitmen pada pengamalan Pancasila, langkah strategis apakah yang paling efektif untuk membentengi dan memperkuat nasionalisme Pancasila di era ini?
A
Mengadakan kampanye masif literasi digital dan pendidikan Pancasila berbasis kontekstualisasi masalah kekinian, dengan melibatkan berbagai platform media sosial dan kolaborasi lintas sektoral.
B
Meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs atau konten yang terindikasi menyebarkan ideologi radikal atau transnasional yang anti-Pancasila.
C
Menekankan pentingnya mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh pahlawan kepada generasi muda melalui kurikulum formal dan kegiatan ekstrakurikuler.
D
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum dialog kebangsaan yang membahas tantangan nasionalisme di era digital serta mencari solusi bersama.
E
Fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat sebagai benteng moral utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh ideologi asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 172
Tindakan pihak Belanda yang secara langsung memicu kemarahan Pangeran Diponegoro hingga pecahnya perang adalah...
A
Pembangunan jalan yang melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro secara sepihak
B
Pemberhentian sepihak Pangeran Diponegoro dari struktur pemerintahan kesultanan
C
Pengiriman pasukan untuk membantu Belanda melawan kaum Padri
D
Langkah politik Belanda mengangkat kembali Sultan Sepuh
E
Penerapan strategi benteng stelsel di wilayah Yogyakarta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 173
Di era globalisasi ini banyak sekali sisi negatif yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi yaitu …
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 174
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 175
Pada sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, dibentuk beberapa panitia kecil untuk membahas aspek teknis negara. Siapakah tokoh yang ditunjuk sebagai ketua Panitia Pembela Tanah Air (PETA)?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Abikusno Tjokrosujoso
E
Suparman

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 176
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam merancang dasar-dasar kemerdekaan, badan tersebut dibubarkan dan digantikan oleh lembaga baru pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu...
A
Panitia Kecil
B
Panitia Sembilan
C
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
D
PNI (Partai Nasional Indonesia)
E
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 177
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 178
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 179
Setelah periode perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia memasuki fase pembangunan yang intensif. Nasionalisme yang awalnya diartikan sebagai semangat 'merebut' dan 'membela' negara dari penjajah, kini bergeser menjadi semangat 'membangun' dan 'mengisi' kemerdekaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pergeseran ini menuntut adaptasi fundamental dalam pemahaman dan praktik kewarganegaraan. Bagaimana pergeseran interpretasi nasionalisme ini menuntut perubahan paling esensial dalam cara warga negara memandang dan melaksanakan 'bela negara' dalam konteks pasca-kemerdekaan?
A
Dari kesiapan mengangkat senjata menjadi partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta integritas dalam menjalankan profesi untuk kemajuan bangsa.
B
Dari pengorbanan nyawa untuk mempertahankan wilayah menjadi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah demi terciptanya ketertiban sosial.
C
Dari semangat anti-asing dan proteksionisme menjadi keterbukaan terhadap inovasi dan investasi global yang membawa manfaat bagi bangsa.
D
Dari identifikasi diri dengan kelompok perjuangan menjadi identifikasi diri yang kuat dengan negara dan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
E
Dari fokus pada kepemimpinan militer menjadi penguatan peran intelektual dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 180
Dalam sejarah pembangunan (seperti era GBHN maupun RPJPN saat ini), beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua sering mendapatkan 'Perhatian Khusus' atau status Otonomi Khusus. Tujuan utama kebijakan asimetris ini dalam bingkai NKRI adalah...
A
Menganak-emaskan daerah yang kaya sumber daya alam
B
Memisahkan sistem hukum daerah tersebut dari hukum nasional
C
Merendam potensi konflik dan mengakomodasi hak asal-usul demi persatuan
D
Mempersiapkan daerah tersebut untuk menjadi negara bagian
E
Memberikan hak istimewa kepada pejabat daerah semata

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.