Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Di era digital yang penuh disrupsi, 'Forum Pemuda Merdeka' (FPM) dihadapkan pada tantangan pelik. Anggota FPM, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah, ingin menjaga semangat kebangsaan tetap menyala. Namun, sebagian dari mereka lebih sering terlibat dalam tren global yang mendominasi media sosial, bahkan terkesan kurang peduli dengan narasi perjuangan kemerdekaan atau kekayaan budaya lokal. Ada pula kelompok minoritas di FPM yang merasa identitas keagamaannya kurang terwadahi dalam diskusi kebangsaan, sementara kelompok mayoritas tanpa sengaja seringkali mengedepankan perspektif agamanya dalam setiap pembahasan isu nasional. Ketua FPM mengingatkan bahwa persatuan yang dirajut Budi Utomo dan Sumpah Pemuda adalah fondasi yang harus terus diadaptasi, bukan hanya dihafal. Ia juga menekankan bahwa nasionalisme bukan berarti menafikan keberagaman, melainkan merangkulnya dalam bingkai NKRI.
Berdasarkan narasi di atas, pendekatan strategis yang paling komprehensif untuk diterapkan oleh 'Forum Pemuda Merdeka' guna memperkuat nasionalisme, menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi, dan mewujudkan moderasi beragama adalah...
A
Menginisiasi program 'Bhinneka Digital' yang memfasilitasi diskusi kritis tentang konten global, mengenalkan kembali kekayaan budaya dan narasi sejarah lokal melalui platform digital interaktif, serta mengadakan forum dialog lintas iman secara berkala untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.
B
Meningkatkan kesadaran akan kewajiban membela negara di garda depan, mengadakan pelatihan fisik dan mental untuk menghadapi ancaman asing, serta secara tegas menolak segala bentuk paham transnasional yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
C
Memperbanyak publikasi kutipan tokoh-tokoh nasional di media sosial, mengadakan lomba mengenakan pakaian adat, dan mendorong anggota untuk lebih aktif menyuarakan pandangan keagamaan masing-masing agar merasa diakui.
D
Membatasi akses anggota terhadap media sosial asing, fokus hanya pada konten-konten kebangsaan murni, dan membentuk satu wadah tunggal bagi semua agama untuk menyamakan persepsi dalam bernegara demi menghindari friksi.
E
Mengintensifkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa melalui seminar dan kunjungan museum, serta menyerahkan urusan moderasi beragama sepenuhnya kepada pemuka agama agar tidak mencampuri urusan negara.
NO. 172
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.
NO. 173
Link Soal
Selama masa berdirinya, BPUPKI tercatat telah melaksanakan sidang resmi untuk merumuskan landasan negara sebanyak...
A
3 kali
B
5 kali
C
4 kali
D
2 kali
E
1 kali
NO. 174
Link Soal
Apa faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada tahun 1948?
A
Keinginan Belanda untuk membangun pangkalan militer di wilayah Sumatera
B
Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia meskipun agresi militer telah berakhir
C
Lumpuhnya pemerintahan pusat karena Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta ditangkap Belanda saat Agresi Militer II
D
Hasil kesepakatan perundingan Roem-Royen yang mewajibkan pembentukan pemerintahan sementara
E
Keputusan Konferensi Meja Bundar untuk menciptakan negara federal sebelum pengakuan kedaulatan
NO. 175
Link Soal
Kedatangan pasukan Sekutu (AFNEI) ke Indonesia pada awalnya disambut baik, namun berubah menjadi permusuhan. Faktor utama yang memicu ketegangan antara rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu adalah...
A
Sekutu melucuti tentara Jepang tanpa izin pemerintah RI
B
Pasukan Sekutu membawa serta tentara NICA yang ingin menegakkan kembali kekuasaan Belanda
C
Sekutu menolak mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto
D
Sekutu mengambil alih kantor-kantor pemerintahan sipil di Jawa
E
Terjadinya insiden penurunan bendera Merah Putih di berbagai daerah
NO. 176
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 177
Link Soal
Organisasi pergerakan nasional yang pertama kali bergerak dalam bidang politik dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia
NO. 178
Link Soal
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat nasionalisme budaya adalah pelestarian budaya daerah. Bentuk nyata kebijakan ini adalah ...
A
mendorong adopsi budaya luar di seluruh wilayah Indonesia
B
mendukung hanya satu jenis budaya yang diakui sebagai budaya nasional
C
memperkenalkan budaya daerah melalui festival, tari-tarian, dan kuliner tradisional
D
mengurangi anggaran untuk pelestarian budaya lokal
E
membatasi hak masyarakat dalam mengembangkan budaya sendiri
NO. 179
Link Soal
Apa manfaat utama dari penerapan sikap tenggang rasa (tepa selira) di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk?
A
Meningkatkan kepatuhan warga terhadap hukum formal
B
Membangun lingkungan masyarakat yang damai, rukun, dan selaras
C
Menjamin kelancaran program pembangunan fisik di desa
D
Memaksa setiap individu untuk tunduk pada adat istiadat setempat
E
Menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah
NO. 180
Link Soal
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Perundingan Linggarjati, pihak Belanda secara de facto hanya mengakui wilayah kedaulatan Republik Indonesia meliputi daerah...
A
Jawa, Madura, dan Bali
B
Sumatera, Jawa, dan Madura
C
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
D
Seluruh wilayah Nusantara kecuali Papua
E
Hanya wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta