Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki beberapa program kerja utama. Dari daftar berikut, manakah yang BUKAN merupakan program kerja kabinet tersebut?
A
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)
B
Penyelesaian masalah Irian Barat
C
Pembentukan Provinsi Irian Barat
D
Pembentukan Dewan Nasional
E
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
NO. 182
Link Soal
Bagaimanakah nasionalisme dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembangunan dan kemajuan suatu bangsa?
A
Dengan menciptakan persaingan antar daerah yang tidak sehat dan menguntungkan segelintir pihak.
B
Dengan mendorong sikap apatis dan ketidakpedulian warga terhadap proyek-proyek pembangunan.
C
Dengan menyatukan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pembangunan bersama.
D
Dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan pembangunan nasional.
E
Dengan menghambat masuknya investasi asing yang berpotensi memajukan perekonomian.
NO. 183
Link Soal
Negara yang semula merupakan wilayah jajahan dari pihak yang kalah pada Perang Dunia I, lalu diletakkan di bawah perlindungan negara pemenang dengan pengawasan Liga Bangsa-Bangsa, disebut...
A
Negara Protektorat
B
Negara Koloni
C
Negara Mandat
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion
NO. 184
Link Soal
Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang merefleksikan semangat nasionalisme. Contoh program tersebut dalam bidang ekonomi adalah...
A
Mengajak investasi asing untuk mengelola seluruh sumber daya alam tanpa batas.
B
Mengizinkan penanaman modal asing di sektor strategis tanpa pengawasan ketat.
C
Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor ekonomi vital.
D
Menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta asing.
E
Memberikan konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan multinasional.
NO. 185
Link Soal
Sejarah mencatat bahwa BPUPKI resmi dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Tanggal berapakah pembubaran tersebut dilakukan?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
7 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 186
Link Soal
Periode pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999) diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya salah satu provinsi dari NKRI melalui referendum. Provinsi tersebut adalah...
A
Irian Jaya
B
Aceh Darussalam
C
Timor Timur
D
Kalimantan Utara
E
Maluku Utara
NO. 187
Link Soal
Tokoh yang mencetuskan 'Mosi Integral' yang berujung pada pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Moh. Natsir
B
Moh. Hatta
C
Ali Sastroamidjojo
D
Wilopo
E
Burhanuddin Harahap
NO. 188
Link Soal
Untuk mengatasi kekosongan kas negara dan kekacauan ekonomi pasca proklamasi, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan sementara mengenai penggunaan mata uang. Mata uang yang diakui sah berlaku saat itu adalah...
A
Mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang
B
Mata uang ORI, mata uang NICA, dan Dollar AS
C
Mata uang Jepang, mata uang NICA, dan mata uang Inggris
D
Mata uang De Javasche Bank, mata uang ORI, dan mata uang Jepang
E
Hanya mata uang Jepang yang dinyatakan berlaku
NO. 189
Link Soal
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional adalah ketimpangan distribusi penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Mengapa kondisi demografi yang tidak merata ini dapat mengancam integritas nasional?
A
Karena menyebabkan Pulau Jawa menjadi terlalu modern dibandingkan daerah lain
B
Menimbulkan kesenjangan ekonomi (disparitas) yang memicu kecemburuan sosial antar-daerah
C
Membuat pemerintah pusat kesulitan berkomunikasi dengan daerah
D
Menghambat masuknya budaya asing ke wilayah terluar
E
Mengurangi hak politik penduduk di luar Jawa
NO. 190
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.