Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Di Kabupaten Merdeka, sentimen lokal yang berlebihan mulai mendominasi wacana publik. Para pemimpin adat dan sebagian besar masyarakatnya semakin mengedepankan tradisi dan kepentingan kesukuan mereka di atas nilai-nilai persatuan nasional. Dalam kurikulum pendidikan lokal, materi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan nasional mulai dikurangi, digantikan dengan penekanan pada sejarah heroik tokoh-tokoh lokal. Dana pembangunan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok etnis tertentu, sementara fasilitas umum di wilayah yang dihuni etnis minoritas terbengkalai. Media massa lokal juga sering memberitakan isu-isu yang memojokkan kebijakan pemerintah pusat. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat, dampak negatif yang paling mungkin terjadi terhadap keutuhan bangsa adalah...
A
Terbentuknya identitas budaya baru yang lebih inklusif dan memperkaya keberagaman nasional.
B
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena fokus pada potensi ekonomi lokal yang unik.
C
Munculnya gerakan-gerakan separatisme atau disintegrasi yang mengancam persatuan dan keutuhan wilayah negara.
D
Penguatan sistem otonomi daerah yang lebih mandiri dan efektif dalam pembangunan lokal.
E
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.
NO. 182
Link Soal
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo
NO. 183
Link Soal
Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, muncul perdebatan mengenai penandatanganan naskah. Siapakah yang mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia?
A
Sayuti Melik
B
Chairul Saleh
C
Sukarni
D
Ahmad Soebardjo
E
B.M. Diah
NO. 184
Link Soal
Dalam konteks wawasan kebangsaan, nasionalisme mengandung makna…
A
Sikap mencintai bangsa dan negara secara berlebihan.
B
Perasaan cinta tanah air yang diwujudkan dalam tindakan konkret.
C
Keyakinan bahwa bangsanya lebih unggul dari bangsa lain.
D
Doktrin politik yang mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.
E
Kesetiaan mutlak terhadap negara tanpa kritik.
NO. 185
Link Soal
Manfaat paling strategis dari kegiatan pelayaran dan perdagangan antar-pulau di Indonesia bagi keutuhan negara adalah...
A
Mempercepat proses integrasi nasional
B
Menghilangkan kebudayaan lokal daerah
C
Sekadar saling mengenal antar suku
D
Hanya menimbulkan rasa persaudaraan sesaat
E
Meningkatkan angka perkawinan antar daerah
NO. 186
Link Soal
Paham nasionalisme di Indonesia tidak bersifat chauvinisme, yang berarti...
A
Bangsa Indonesia menutup diri dari pengaruh bangsa lain
B
Mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
C
Menerima segala bentuk penjajahan asalkan menguntungkan
D
Menjunjung tinggi kemanusiaan dan menghormati bangsa lain
E
Hanya fokus pada pembangunan fisik negara
NO. 187
Link Soal
Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan 'Pelayaran Hongi' di wilayah Maluku. Apa tujuan utama dari kebijakan pelayaran yang menggunakan perahu kora-kora bersenjata ini?
A
Melakukan patroli laut untuk mencegah penyelundupan dan menjaga monopoli rempah-rempah
B
Mengangkut rempah-rempah dari petani ke gudang VOC
C
Mengajak raja-raja lokal berwisata laut untuk diplomasi
D
Mengusir pedagang Spanyol dan Portugis dari perairan Maluku
E
Mencari pulau-pulau baru yang belum dihuni
NO. 188
Link Soal
Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 tidak hanya bertujuan untuk menyerang pertahanan militer Indonesia, tetapi juga memiliki motif ekonomi strategis. Sasaran utama Belanda dalam agresi ini yang membuktikan motif tersebut adalah...
A
Penguasaan terhadap istana negara dan simbol pemerintahan di Yogyakarta.
B
Penangkapan para pemimpin negara untuk membubarkan kabinet.
C
Penguasaan daerah perkebunan di Sumatera dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa.
D
Pemutusan hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara Arab.
E
Pembentukan negara boneka di seluruh wilayah pulau Jawa.
NO. 189
Link Soal
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sidang PPKI kedua menetapkan pembagian provinsi dan kementerian. Tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama tersebut adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Amir Sjarifuddin
D
Mr. Iwa Koesoemasoemantri
E
Abikoesno Tjokrosoejoso
NO. 190
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.