Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.
NO. 12
Link Soal
Faktor eksternal yang turut mempercepat proses runtuhnya kejayaan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar adalah...
A
Terjadinya letusan gunung berapi yang dahsyat
B
Serangan militer dari Kerajaan Cola (India)
C
Adanya perebutan takhta di internal keluarga kerajaan
D
Munculnya wabah penyakit yang mematikan
E
Hilangnya jalur perdagangan rempah-rempah
NO. 13
Link Soal
Dalam strategi pembangunan Orde Baru melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), fokus utama pada Repelita Tahap II adalah...
A
Pembangunan industri berat dan dasar
B
Pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura melalui transmigrasi
C
Peningkatan ekspor non-migas
D
Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi
E
Stabilitas politik dan keamanan nasional
NO. 14
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dalam mempertahankan nasionalisme di tengah arus globalisasi dan kepentingan regional. Sebuah kebijakan pemerintah daerah mengizinkan investasi asing besar-besaran yang menjanjikan lapangan kerja, namun berpotensi menggerus kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks nasionalisme Pancasila, tindakan yang paling bijaksana bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan adalah:
A
Menolak seluruh investasi asing demi menjaga kearifan lokal dan lingkungan sebagai benteng terakhir identitas bangsa.
B
Mendukung penuh investasi dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama untuk kemajuan bangsa.
C
Mengadvokasi negosiasi ulang dengan investor asing untuk memastikan klausul perlindungan kearifan lokal dan lingkungan hidup yang ketat, serta transfer teknologi yang bermanfaat bagi bangsa.
D
Membiarkan mekanisme pasar yang menentukan, karena intervensi pemerintah dapat menghambat investasi dan daya saing global.
E
Mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi menentang investasi sebagai bentuk perlawanan terhadap potensi "penjajahan ekonomi" modern.
NO. 15
Link Soal
Semangat nasionalisme Indonesia tidak hanya berhenti pada semangat persatuan dan kemerdekaan, tetapi juga mencakup semangat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tokoh proklamator yang memiliki konsep mengenai nasionalisme ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil adalah...
A
Mohammad Hatta dengan konsep koperasi.
B
Soekarno dengan konsep Marhaenisme.
C
Sutan Sjahrir dengan konsep sosialisme demokrat.
D
Tan Malaka dengan konsep Madilog.
E
Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan nasional.
NO. 16
Link Soal
Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI dibentuk berdasarkan hasil keputusan sidang PPKI yang ke-3 pada tanggal...
A
18 Agustus 1945
B
19 Agustus 1945
C
22 Agustus 1945
D
5 Oktober 1945
E
10 November 1945
NO. 17
Link Soal
Prinsip bahwa 'kemerdekaan ialah hak segala bangsa' dan penolakan keras terhadap penjajahan (anti-kolonialisme) tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Kedua
C
Alinea Ketiga
D
Alinea Keempat
E
Pasal 28
NO. 18
Link Soal
Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia menganut prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Makna filosofis dari 'memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa' dalam pengelolaan SDA adalah...
A
SDA harus dihabiskan secepat mungkin untuk kemakmuran saat ini
B
Kesejahteraan harus dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang
C
Mengekspor seluruh bahan mentah untuk devisa negara
D
Menjaga jumlah penduduk agar tetap statis
E
Melarang total penggunaan sumber daya alam
NO. 19
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa Konstitusi RIS, Presiden memiliki kekuasaan yang 'tidak dapat diganggu gugat'. Konsep ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut kedudukan Presiden adalah sebagai...
A
Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen
B
Kepala Negara simbolis, sementara tanggung jawab pemerintahan ada pada menteri
C
Pemimpin partai politik pemenang pemilu
D
Diktator yang memiliki kekuasaan tak terbatas
E
Ketua parlemen merangkap eksekutif
NO. 20
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.