Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Dalam sejarah kerja sama internasional, terdapat organisasi regional di wilayah Asia-Pasifik yang menitikberatkan pada penguatan SDM serta pembangunan ekonomi dan sosial kolektif, yaitu...
A
APEC
B
OPEC
C
Colombo Plan
D
AFTA
E
IMF
NO. 202
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 203
Link Soal
Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat majemuk, dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan yang merupakan kekayaan tak ternilai. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, seringkali muncul upaya dari kelompok tertentu untuk menyeragamkan identitas bangsa, misalnya dengan mengedepankan satu identitas primordial sebagai representasi 'keindonesiaan' yang sejati, dan menyingkirkan identitas lain. Fenomena ini berpotensi merusak fondasi nasionalisme Indonesia yang telah dibangun di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa implikasi paling berbahaya dari upaya penyeragaman identitas tersebut terhadap nasionalisme Indonesia dalam jangka panjang?
A
Munculnya disintegrasi bangsa akibat konflik horizontal dan vertikal yang dipicu oleh perasaan tidak diakui atau termarjinalisasi oleh kelompok minoritas, yang berujung pada pecahnya persatuan.
B
Melemahnya legitimasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa, karena prinsip-prinsip inklusivitasnya dikesampingkan oleh pemaksaan identitas tunggal.
C
Terhambatnya pembangunan nasional karena energi bangsa terkuras untuk menyelesaikan konflik internal, alih-alih fokus pada kemajuan dan kesejahteraan bersama.
D
Meningkatnya radikalisme dan ekstremisme berbasis identitas, yang berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara.
E
Hilangnya kekayaan budaya dan kearifan lokal yang beragam, karena adanya tekanan untuk menyesuaikan diri dengan satu identitas dominan, mengurangi daya tarik Indonesia di mata dunia.
NO. 204
Link Soal
Selama masa kolonialisme Belanda, berbagai wilayah di Nusantara melakukan perlawanan fisik yang gigih. Manakah di antara daerah berikut yang secara historis TIDAK tercatat melakukan perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda?
A
Tapanuli
B
Maluku
C
Nusa Tenggara Timur
D
Sumatera Barat
E
Bali
NO. 205
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 206
Link Soal
Konsep politik luar negeri Indonesia yang 'Bebas Aktif' pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam pidato bersejarahnya, beliau menguraikan posisi Indonesia di tengah konflik Blok Barat dan Blok Timur. Apa judul pidato tersebut?
A
Indonesia Menggugat
B
Mendayung di Antara Dua Karang
C
Di Bawah Bendera Revolusi
D
Jalannya Revolusi Kita
E
Penemuan Kembali Revolusi Kita
NO. 207
Link Soal
Perasaan cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Patriotisme
D
Oportunisme
E
Hedonisme
NO. 208
Link Soal
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum, tugas kepresidenan dibantu oleh sebuah komite. Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat tersebut?
A
Mr. Kasman Singodimedjo
B
H.O.S Tjokroaminoto
C
Adam Malik
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
H. Agus Salim
NO. 209
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 210
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.