PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 201

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...

A

Pemilihan presiden dan wakil presiden

B

Penetapan dan pengesahan UUD 1945

C

Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden

D

Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden

E

Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 202
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 203
Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran disinformasi dan hoaks yang menargetkan sentimen primordial semakin marak, berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, tindakan konkret apa yang paling tepat Anda lakukan untuk menjaga dan memperkuat integrasi nasional?
A
Membatasi akses terhadap media sosial dan berita daring serta hanya fokus pada informasi dari lembaga pemerintah.
B
Mengambil peran aktif dalam memverifikasi kebenaran informasi, melaporkan hoaks kepada pihak berwenang jika valid, serta secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan persatuan bangsa.
C
Menggalang dukungan dari sesama ASN untuk membuat narasi tandingan yang masif di media sosial, terlepas dari sumber informasi, demi mendominasi opini publik.
D
Bersikap netral dan pasif terhadap penyebaran hoaks, dengan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya tanpa intervensi.
E
Hanya berdiskusi dan bertukar informasi dengan kelompok yang memiliki pandangan kebangsaan serupa untuk menghindari perdebatan yang memecah belah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 204
Pada 14 November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Siapakah tokoh yang menggantikan posisi Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri) saat itu?
A
Moh. Hatta
B
Amir Syarifudin
C
Sutan Syahrir
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Tan Malaka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 205
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum, tugas kepresidenan dibantu oleh sebuah komite. Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat tersebut?
A
Mr. Kasman Singodimedjo
B
H.O.S Tjokroaminoto
C
Adam Malik
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
H. Agus Salim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 206
Wujud nasionalisme dalam bidang teknologi dapat tercermin dari upaya penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan nasional. Salah satu contoh penerapan nasionalisme di sektor ini adalah...
A
Mengimpor seluruh kebutuhan teknologi dari negara lain.
B
Mengembangkan dan memasarkan produk teknologi buatan dalam negeri secara global.
C
Menolak inovasi teknologi lokal yang berlandaskan riset ilmiah.
D
Menggunakan perangkat teknologi asing secara eksklusif dalam sistem pendidikan.
E
Menghindari penggunaan teknologi untuk mencegah perubahan sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 207
Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang pesat, generasi muda Indonesia dihadapkan pada dilema antara identitas nasional dan pengaruh budaya asing. Bagaimana nasionalisme Pancasila seharusnya diinternalisasikan agar tetap relevan dan kokoh, sekaligus mampu mengadopsi kemajuan global tanpa kehilangan jati diri bangsa?
A
Mengintensifkan program pertukaran budaya dengan negara lain untuk memperkenalkan budaya lokal dan menyerap budaya asing yang positif.
B
Memperketat filter terhadap konten asing di media sosial dan menggalakkan penggunaan produk serta konten lokal secara masif.
C
Membangun kesadaran kritis melalui pendidikan multikultural dan literasi digital, menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai filter adaptif.
D
Menghidupkan kembali tradisi gotong royong dan musyawarah dalam setiap sendi kehidupan masyarakat sebagai benteng utama.
E
Mendorong generasi muda untuk berprestasi di kancah internasional sebagai bentuk kebanggaan dan pembuktian eksistensi bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 208
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung merupakan tonggak sejarah solidaritas bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Konferensi ini diselenggarakan pada...
A
April 1954
B
Mei 1955
C
April 1955
D
Agustus 1945
E
Oktober 1956

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 209
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 210
Gerakan nasionalisme di Indonesia tumbuh karena berbagai faktor. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah ...
A
masuknya ideologi liberalisme dan sosialisme dari negara-negara Barat
B
kehadiran organisasi masyarakat dari negara-negara Eropa di Indonesia
C
pelatihan militer yang diberikan oleh Belanda kepada pemuda Indonesia
D
kebijakan Belanda yang mendukung perdagangan bebas di Indonesia
E
peningkatan peran penjajah dalam bidang kesehatan dan pendidikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.