Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 212
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 213
Link Soal
Bukti sejarah tertua mengenai keberadaan kerajaan Hindu di Indonesia adalah ditemukannya prasasti Yupa yang merupakan peninggalan Kerajaan...
A
Tarumanegara
B
Sriwijaya
C
Kutai
D
Majapahit
E
Singasari
NO. 214
Link Soal
Struktur kepengurusan BPUPKI terdiri dari anggota aktif dan anggota istimewa. Berapa total jumlah anggota yang tergabung dalam badan tersebut?
A
48 orang
B
67 orang
C
74 orang
D
97 orang
E
37 orang
NO. 215
Link Soal
Momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Konferensi tersebut diselenggarakan pada...
A
23 Agustus - 2 November 1945
B
23 Agustus - 2 November 1946
C
23 Agustus - 2 November 1947
D
23 Agustus - 2 November 1948
E
23 Agustus - 2 November 1949
NO. 216
Link Soal
Dalam rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno menyampaikan laporan yang memuat tiga poin utama hasil kerja panitia, yaitu...
A
Teks Proklamasi, kesepakatan penyerahan Jepang, dan Pembukaan UUD
B
Isi Pasal-Pasal UUD, Proklamasi Kemerdekaan, dan penyerahan kekuasaan Jepang
C
Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD
D
Revisi Sila Pertama, Batang Tubuh UUD, dan pernyataan kekalahan Jepang
E
Perubahan Piagam Jakarta, Pembukaan UUD, dan teks resmi Proklamasi
NO. 217
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.
NO. 218
Link Soal
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai?
A
Mohammad Yamin
B
Ahmad Soebardjo
C
Dr. Radjiman Wideodiningrat
D
Mr. Soepomo
E
Ir. Soekarno
NO. 219
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.
NO. 220
Link Soal
Selain wakil dari pihak Jepang, BPUPKI juga memiliki wakil ketua yang berasal dari kalangan tokoh pribumi Indonesia, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Soepomo
C
A.A. Maramis
D
Raden Pandji Soeroso
E
Mohammad Yamin