Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan 'Pelayaran Hongi' di wilayah Maluku. Apa tujuan utama dari kebijakan pelayaran yang menggunakan perahu kora-kora bersenjata ini?
A
Melakukan patroli laut untuk mencegah penyelundupan dan menjaga monopoli rempah-rempah
B
Mengangkut rempah-rempah dari petani ke gudang VOC
C
Mengajak raja-raja lokal berwisata laut untuk diplomasi
D
Mengusir pedagang Spanyol dan Portugis dari perairan Maluku
E
Mencari pulau-pulau baru yang belum dihuni
NO. 212
Link Soal
Shimao International Plaza merupakan salah satu pencakar langit ikonik di Tiongkok yang rampung pada tahun 2005. Bangunan setinggi 331 meter dengan total 60 lantai ini terletak di wilayah...
A
Pyongyang
B
Shanghai
C
Hong Kong
D
Wuhan
E
Kaohsiung
NO. 213
Link Soal
Disparitas pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menghambat pemerataan semangat kebangsaan. Solusi kebijakan yang paling strategis untuk mengatasi hal ini adalah ...
A
Pembangunan fisik sekolah besar-besaran hanya di pulau Jawa
B
Ekspansi infrastruktur digital untuk mendukung akses e-learning di pelosok
C
Sentralisasi materi pendidikan kebudayaan di kota besar
D
Distribusi buku fisik setahun sekali tanpa pendampingan
E
Menunggu urbanisasi alami masyarakat desa ke kota
NO. 214
Link Soal
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sidang PPKI kedua menetapkan pembagian provinsi dan kementerian. Tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama tersebut adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Amir Sjarifuddin
D
Mr. Iwa Koesoemasoemantri
E
Abikoesno Tjokrosoejoso
NO. 215
Link Soal
Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945 disusun oleh Panitia Sembilan. Tanggal berapakah naskah ini berhasil disepakati?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 216
Link Soal
Kusumo Wijoyo, seorang pemuda dari Desa Puncak Harapan di wilayah Nusantara Jaya, menyaksikan bagaimana bangsanya terpecah belah oleh adu domba penjajah. Ia meninggalkan cita-cita pribadi untuk mengabdi penuh pada perjuangan kemerdekaan. Ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, menyatukan suku-suku yang berbeda pandangan, meyakinkan mereka bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan. Ia selalu menekankan bahwa identitas 'Nusantara Jaya' jauh lebih penting daripada identitas kesukuan atau kedaerahan. Semangatnya yang tak pernah padam berhasil membangkitkan kesadaran kolektif untuk berjuang demi satu tujuan: kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Setelah kemerdekaan diraih pun, ia terus berjuang untuk menanamkan rasa bangga akan budaya lokal dan persatuan di tengah ancaman disintegrasi. Sikap dan perjuangan Kusumo Wijoyo paling tepat mencerminkan nilai luhur yang dikenal sebagai...
A
Nasionalisme
B
Patriotisme
C
Solidaritas Sosial
D
Demokrasi
E
Humanisme
NO. 217
Link Soal
Organisasi modern pertama di Indonesia, Boedi Oetomo, didirikan pada tahun 1908 oleh...
A
Dr. Wahidin Sudirohusodo secara mandiri
B
Dr. Soetomo bersama rekan-rekan pelajar STOVIA
C
Panglima Polim dan Dr. Soetomo
D
Ki Hajar Dewantara dan Dr. Wahidin
E
E.F.E Douwes Dekker dan Dr. Soetomo
NO. 218
Link Soal
Upaya untuk memperkuat jiwa nasionalisme di tengah masyarakat Indonesia harus dilakukan secara konsisten. Tindakan berikut ini yang merupakan hal positif dan harus dikembangkan guna mendukung semangat tersebut adalah...
A
Sikap mengunggulkan suku bangsa sendiri secara berlebihan (Sukuisme)
B
Menerapkan sikap cinta tanah air yang wajar dan rela berkorban (Patriotisme)
C
Keyakinan yang sangat kuat terhadap satu golongan tertentu (Fanatik golongan)
D
Mengagungkan bangsa sendiri secara membabi buta sambil meremehkan bangsa lain (Chauvinisme)
E
Memegang teguh paham yang kaku dan cenderung menghalalkan kekerasan (Ekstrimisme)
NO. 219
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 220
Link Soal
Mikhail Gorbachev meluncurkan kebijakan Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi). Apa dampak politik terbesar dari kebijakan tersebut bagi kelangsungan Uni Soviet?
A
Menguatnya pakta pertahanan Warsawa
B
Runtuhnya kekuasaan komunis dan bubarnya Uni Soviet
C
Terbentuknya aliansi baru dengan Amerika Serikat
D
Kembalinya sistem monarki di Rusia
E
Peningkatan kontrol militer terhadap negara bagian