Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, salah satunya adalah Tari Dana-dana yang berasal dari daerah...
A
Maluku Utara
B
Bengkulu
C
Sulawesi Tengah
D
Gorontalo
E
Nusa Tenggara Timur
NO. 212
Link Soal
Periode pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999) diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya salah satu provinsi dari NKRI melalui referendum. Provinsi tersebut adalah...
A
Irian Jaya
B
Aceh Darussalam
C
Timor Timur
D
Kalimantan Utara
E
Maluku Utara
NO. 213
Link Soal
Sila keempat Pancasila menekankan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan". Apa esensi utama dari prinsip pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal?
A
Kekuasaan negara dipegang mutlak oleh satu orang pemimpin.
B
Keputusan dipaksakan oleh kelompok mayoritas tanpa mempedulikan minoritas.
C
Segala keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama.
D
Rakyat dilarang memberikan kritik kepada pemerintah.
E
Wakil rakyat memiliki kekuasaan tak terbatas di atas konstitusi.
NO. 214
Link Soal
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)
NO. 215
Link Soal
Bapak Karto, seorang pejabat publik di Kabupaten Bhinneka, kerap kali dalam berbagai kesempatan resmi dan kebijakan pengadaan di instansinya menganjurkan penggunaan produk-produk impor, dengan alasan kualitas dan harga yang lebih bersaing. Ia cenderung mengabaikan produk-produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas setara dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah serta nasional. Sikap Bapak Karto ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku UMKM lokal dan masyarakat, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat cinta produk dalam negeri. Berdasarkan studi kasus ini, tindakan Bapak Karto dapat diartikan sebagai pelanggaran prinsip nasionalisme Indonesia, khususnya dalam aspek...
A
Mendukung kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa.
B
Memperkuat persatuan dan kesatuan melalui keberagaman budaya.
C
Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
D
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap kebijakan.
E
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daya saing global.
NO. 216
Link Soal
Sebagai bagian dari rangkaian peristiwa menjelang akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat meluncurkan serangan bom atom ke kota Hiroshima pada...
A
6 Agustus 1945
B
8 Agustus 1945
C
9 Agustus 1945
D
14 Agustus 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 217
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 218
Link Soal
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Perundingan Linggarjati, pihak Belanda secara de facto hanya mengakui wilayah kedaulatan Republik Indonesia meliputi daerah...
A
Jawa, Madura, dan Bali
B
Sumatera, Jawa, dan Madura
C
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
D
Seluruh wilayah Nusantara kecuali Papua
E
Hanya wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
NO. 219
Link Soal
Salah satu peristiwa ketatanegaraan krusial pasca-proklamasi yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran BPUPKI
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Pengesahan UUD 1945
D
Pemilihan anggota legislatif
E
Penetapan ibu kota negara
NO. 220
Link Soal
Di Kabupaten Merdeka, sentimen lokal yang berlebihan mulai mendominasi wacana publik. Para pemimpin adat dan sebagian besar masyarakatnya semakin mengedepankan tradisi dan kepentingan kesukuan mereka di atas nilai-nilai persatuan nasional. Dalam kurikulum pendidikan lokal, materi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan nasional mulai dikurangi, digantikan dengan penekanan pada sejarah heroik tokoh-tokoh lokal. Dana pembangunan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok etnis tertentu, sementara fasilitas umum di wilayah yang dihuni etnis minoritas terbengkalai. Media massa lokal juga sering memberitakan isu-isu yang memojokkan kebijakan pemerintah pusat. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat, dampak negatif yang paling mungkin terjadi terhadap keutuhan bangsa adalah...
A
Terbentuknya identitas budaya baru yang lebih inklusif dan memperkaya keberagaman nasional.
B
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena fokus pada potensi ekonomi lokal yang unik.
C
Munculnya gerakan-gerakan separatisme atau disintegrasi yang mengancam persatuan dan keutuhan wilayah negara.
D
Penguatan sistem otonomi daerah yang lebih mandiri dan efektif dalam pembangunan lokal.
E
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.