Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Di era digital, informasi tentang isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, bagaimana cara yang paling bijak untuk menangani informasi yang Anda terima tentang isu-isu nasional?
A
Menyebarkan informasi apa pun yang diperoleh tanpa memeriksa kebenarannya
B
Mengecek fakta dari sumber resmi sebelum menyebarkan informasi dan berhati-hati terhadap hoaks
C
Hanya menerima informasi dari satu sumber saja tanpa mempertimbangkan pandangan lain
D
Mengandalkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya
E
Menghindari semua jenis berita tentang isu-isu nasional
NO. 222
Link Soal
Sebelum kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia pernah menerapkan sistem Demokrasi Liberal dengan menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945 (Naskah Asli)
B
Konstitusi RIS
C
UUDS 1950
D
UUD Amandemen
E
Piagam Jakarta
NO. 223
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 224
Link Soal
Penyerangan terhadap Jayakarta yang berujung pada perubahan namanya menjadi Batavia dilakukan oleh VOC di bawah perintah Gubernur Jenderal...
A
Pieter Both
B
Herman Willem Daendels
C
Jan Pieterzoon Coen
D
Laurens Reael
E
Jan Willem Janssens
NO. 225
Link Soal
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas
NO. 226
Link Soal
Pendidikan nasional menghadapi tantangan ganda: mencetak SDM berdaya saing global sekaligus mempertahankan karakter kebangsaan. Bagaimana sebaiknya kurikulum disusun untuk menjawab paradoks ini?
A
Menghapus semua materi berbau asing agar siswa fokus 100% pada wawasan lokal.
B
Menyusun kurikulum adaptif yang memadukan kompetensi global (IPTEK) dengan fondasi nilai Pancasila dan sejarah bangsa.
C
Mengadopsi kurikulum barat sepenuhnya tanpa filter nilai-nilai lokal.
D
Hanya fokus pada pengajaran teknis (hard-skill) dan mengabaikan pendidikan karakter.
E
Membatasi akses siswa terhadap literasi internasional.
NO. 227
Link Soal
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo
NO. 228
Link Soal
Dalam keanggotaan BPUPKI, terdapat 7 orang anggota istimewa yang berasal dari pihak Jepang. Hak dan fungsi utama dari keanggotaan istimewa tersebut adalah...
A
Menentukan hasil akhir pemungutan suara
B
Memberikan pertimbangan hukum kepada ketua
C
Menjadi pengamat tanpa memiliki hak suara
D
Bertugas sebagai perumus naskah akhir
E
Memiliki wewenang membatalkan keputusan sidang
NO. 229
Link Soal
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X
NO. 230
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini adalah poin-poin yang termuat dalam dekrit tersebut, kecuali...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUD 1945
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan MPRS dan DPAS sesegera mungkin
E
Pembubaran Kabinet yang dianggap terlibat G30S/PKI