Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Sebelum terjadinya peristiwa proklamasi, pihak otoritas Jepang di Tokyo semula merencanakan pengesahan kemerdekaan Indonesia pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
24 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
27 Desember 1949
E
1 Juni 1945
NO. 222
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 223
Link Soal
Tindakan pihak Belanda yang secara langsung memicu kemarahan Pangeran Diponegoro hingga pecahnya perang adalah...
A
Pembangunan jalan yang melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro secara sepihak
B
Pemberhentian sepihak Pangeran Diponegoro dari struktur pemerintahan kesultanan
C
Pengiriman pasukan untuk membantu Belanda melawan kaum Padri
D
Langkah politik Belanda mengangkat kembali Sultan Sepuh
E
Penerapan strategi benteng stelsel di wilayah Yogyakarta
NO. 224
Link Soal
Di era globalisasi ini banyak sekali sisi negatif yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi yaitu …
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme
NO. 225
Link Soal
Tonggak sejarah yang dianggap sebagai dasar legalitas dan penanda lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah peristiwa...
A
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Terjadinya pemberontakan G30S/PKI
C
Dikumandangkannya Tritura oleh mahasiswa
D
Diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966
E
Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI)
NO. 226
Link Soal
Tokoh bangsa yang mengemban jabatan ganda sebagai Wakil Ketua BPUPKI sekaligus memimpin kantor tata usaha atau sekretariat badan tersebut adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo
D
Moh. Hatta
E
Moh. Yamin
NO. 227
Link Soal
Selain meresmikan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, agenda penting yang diputuskan dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
Membubarkan susunan Panitia Sembilan secara formal
B
Membentuk kabinet kementerian untuk pertama kalinya
C
Menetapkan tokoh yang bertanggung jawab atas perumusan dasar negara
D
Melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
E
Menyatakan pembubaran organisasi PPKI secara resmi
NO. 228
Link Soal
Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia dihadapkan pada dilema global ketika pandemi COVID-19 memunculkan desakan kuat untuk memprioritaskan kepentingan nasional secara absolut, termasuk potensi pembatasan ketat terhadap impor vaksin dan alat kesehatan demi melindungi kedaulatan dan ekonomi bangsa. Di sisi lain, komunitas internasional menyerukan solidaritas global dan kerja sama lintas batas untuk mengatasi krisis kesehatan bersama. Dalam konteks ini, manakah sikap yang paling mencerminkan nasionalisme Pancasila yang utuh dan kontekstual bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)?
A
Mendukung sepenuhnya pembatasan impor dan memfokuskan sumber daya hanya untuk produksi dalam negeri sebagai manifestasi kemandirian nasional yang mutlak, tanpa melibatkan bantuan eksternal.
B
Mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam forum dan inisiatif global untuk kerja sama riset, pengembangan, dan distribusi vaksin, sambil tetap memastikan ketersediaan dan pemerataan akses bagi seluruh rakyat Indonesia.
C
Mengadvokasi sikap netralitas Indonesia dalam isu-isu kesehatan global, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi domestik dan kesejahteraan internal tanpa terlalu banyak terlibat dalam dinamika internasional.
D
Mendesak pemerintah untuk hanya menerima bantuan dari negara-negara sahabat yang memiliki ikatan sejarah atau ideologi yang kuat dengan Indonesia, mengabaikan tawaran dari negara lain yang tidak memiliki koneksi serupa.
E
Menolak segala bentuk bantuan atau kerja sama dengan pihak asing, menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri sendiri sepenuhnya dalam menghadapi setiap tantangan global, tanpa intervensi apapun.
NO. 229
Link Soal
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas
NO. 230
Link Soal
Tokoh Presiden Indonesia yang pada masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua adalah...
A
B.J. Habibie
B
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
C
Megawati Soekarnoputri
D
Susilo Bambang Yudhoyono
E
Joko Widodo