Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Penduduk asli India yang mendiami wilayah di sekitar sungai Indus, dekat dengan pegunungan Himalaya, dikenal sebagai...
A
Suku Arya
B
Suku Dravida
C
Suku Murci
D
Suku Dassanech
E
Suku Kiyuku
NO. 232
Link Soal
Pada sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara, terdapat tiga tokoh utama yang memaparkan rumusan asas dasar negara Indonesia. Dua di antaranya adalah Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Siapakah tokoh ketiga tersebut?
A
Drs. Mohammad Hatta
B
Mr. Achmad Soebardjo
C
Prof. Dr. Soepomo
D
Mr. Mohammad Roem
E
H. Agus Salim
NO. 233
Link Soal
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan etnis. Tantangan geografis dan demografis ini rentan memicu perpecahan. Kebijakan pemerintah manakah yang paling efektif untuk merawat persatuan di tengah keragaman tersebut?
A
Mewajibkan penyatuan budaya dengan menghapus budaya-budaya minoritas.
B
Memfasilitasi program pertukaran budaya lintas daerah dan dialog antarsuku untuk menumbuhkan pemahaman inklusif.
C
Melakukan segregasi (pemisahan) wilayah tempat tinggal berdasarkan suku agar tidak terjadi gesekan.
D
Menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terluar kepada pihak swasta asing.
E
Membatasi mobilitas penduduk antar-pulau untuk menjaga kemurnian demografi.
NO. 234
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.
NO. 235
Link Soal
Penyimpangan konstitusional pertama yang terjadi pasca kemerdekaan terhadap UUD 1945 adalah perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Hal ini ditandai dengan keluarnya...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
C
Maklumat Wakil Presiden No. X
D
Perjanjian Linggarjati
E
Konferensi Meja Bundar
NO. 236
Link Soal
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Negara manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam lima negara pendiri yang menandatangani deklarasi tersebut?
A
Filipina
B
Indonesia
C
Myanmar
D
Singapura
E
Thailand
NO. 237
Link Soal
Kembalinya pusat pemerintahan ke Yogyakarta serta pembebasan para pemimpin RI yang ditawan Belanda merupakan implementasi dari hasil kesepakatan...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Serangan Umum 1 Maret 1949
NO. 238
Link Soal
Pimpinan tertinggi atau ketua dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dijabat oleh tokoh...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
D
Mr. Soepomo
E
R.P. Soeroso
NO. 239
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 240
Link Soal
Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati