Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian
NO. 232
Link Soal
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merenggut nyawa perwira di Yogyakarta yakni Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa saat itu...
A
Hanya bersifat lokal dan spontanitas dari prajurit bawah.
B
Merupakan gerakan yang terstruktur dan menargetkan komando kewilayahan.
C
Disebabkan oleh kecemburuan sosial antar daerah.
D
Hanya menyasar para jenderal yang berada di pusat pemerintahan.
E
Merupakan dampak dari kegagalan otonomi daerah.
NO. 233
Link Soal
Setelah Proklamasi, Indonesia terus melengkapi struktur negaranya. Pembentukan Badan Penolong Korban Perang (BPKP) atau yang dikenal dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan hasil dari keputusan sidang lembaga apa?
A
Sidang BPUPKI pertama
B
Sidang PPKI pertama
C
Sidang BPUPKI kedua
D
Sidang PPKI kedua
E
Sidang PPKI ketiga
NO. 234
Link Soal
Beberapa kasus klaim kebudayaan Indonesia oleh negara lain, atau minimnya apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya lokal di tengah gempuran budaya pop global, seringkali menjadi isu yang memicu perdebatan tentang penguatan nasionalisme. Ini menyoroti bahwa nasionalisme tidak hanya tentang kedaulatan teritorial atau ekonomi, tetapi juga kedaulatan budaya. Bagaimana strategi penguatan nasionalisme melalui kebudayaan harus dirancang agar tidak hanya bersifat reaktif terhadap klaim asing, tetapi juga proaktif dalam menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan generasi muda terhadap kekayaan budaya bangsa, tanpa jatuh pada chauvinisme yang sempit?
A
Mendorong inovasi dan kreativitas berbasis budaya lokal agar relevan dengan selera generasi muda global, serta memfasilitasi akses dan apresiasi mereka terhadap warisan budaya melalui medium digital dan modern.
B
Mewajibkan pendidikan seni dan budaya tradisional secara intensif di semua jenjang sekolah, serta mengadakan festival budaya secara rutin untuk menampilkan kekayaan budaya bangsa.
C
Melakukan kampanye nasional secara besar-besaran untuk menolak klaim budaya asing dan menegaskan kepemilikan Indonesia atas warisan budayanya di forum internasional.
D
Membatasi masuknya budaya pop asing yang dianggap mengancam identitas budaya nasional, serta mempromosikan produk-produk budaya lokal secara eksklusif.
E
Mengadakan program beasiswa bagi generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan seni dan budaya tradisional agar keahlian tersebut tidak punah seiring berjalannya waktu.
NO. 235
Link Soal
Sebagai seorang pendidik, langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk menyeimbangkan pengaruh budaya asing dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa?
A
Melarang siswa mengakses media sosial untuk menghindari pengaruh budaya asing
B
Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum sekolah dan mendorong siswa untuk bangga dengan budaya Indonesia
C
Mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar utama
D
Mewajibkan siswa untuk menghafal sejarah perjuangan bangsa Indonesia
E
Mengadakan seminar yang hanya membahas budaya asing dan manfaatnya
NO. 236
Link Soal
Dalam sejarah kerja sama internasional, terdapat organisasi regional di wilayah Asia-Pasifik yang menitikberatkan pada penguatan SDM serta pembangunan ekonomi dan sosial kolektif, yaitu...
A
APEC
B
OPEC
C
Colombo Plan
D
AFTA
E
IMF
NO. 237
Link Soal
Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik adalah ….
A
ikut memelihara bermacam-macam kepentingan masyarakat
B
menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat
C
mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan negara
D
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
E
menempatkan kepentingan masyarakat dan golongan daripada kepentingan negara
NO. 238
Link Soal
Dalam filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kepada bawahannya dari belakang. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Ing Ngarso Sung Tulodo
B
Ing Madya Mangun Karso
C
Tut Wuri Handayani
D
Demokrasi Pancasila
E
Bhinneka Tunggal Ika
NO. 239
Link Soal
BPUPKI mengawali rangkaian sidangnya dengan agenda utama membahas dasar negara. Secara resmi, sidang pertama tersebut berlangsung pada rentang waktu...
A
28 Mei sampai 1 Juni 1945
B
29 Mei sampai 1 Juni 1945
C
1 Juni sampai 31 Juli 1945
D
29 Mei sampai 31 Mei 1945
E
28 Mei sampai 31 Juni 1945
NO. 240
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.