Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai...
A
Tokoh yang akan membacakan teks proklamasi
B
Lokasi pembacaan teks proklamasi
C
Waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
D
Isi naskah proklamasi
E
Bentuk negara setelah merdeka
NO. 242
Link Soal
Peristiwa 'Bill of Rights' tahun 1689 di Inggris merupakan tonggak sejarah demokrasi dunia. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, yaitu pergeseran kekuasaan dari...
A
Parlemen ke Presiden
B
Raja (Monarki Absolut) ke Parlemen (Monarki Konstitusional)
C
Gereja ke Negara
D
Kaum Bangsawan ke Kaum Buruh
E
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
NO. 243
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 244
Link Soal
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang membuatnya bertindak layaknya sebuah negara. Hak istimewa ini disebut dengan...
A
Hak Veto
B
Hak Oktroi
C
Hak Eksteritorial
D
Hak Angket
E
Hak Prerogatif
NO. 245
Link Soal
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum, tugas kepresidenan dibantu oleh sebuah komite. Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat tersebut?
A
Mr. Kasman Singodimedjo
B
H.O.S Tjokroaminoto
C
Adam Malik
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
H. Agus Salim
NO. 246
Link Soal
Era pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah keluarnya sebuah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dasar hukum lahirnya Orde Baru tersebut adalah...
A
Dekrit Presiden
B
Supersemar
C
Tritura
D
Piagam Jakarta
E
UUD 1945
NO. 247
Link Soal
Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia pernah terikat dalam perjanjian yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi sangat sempit dan terkepung oleh wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian yang dimaksud adalah...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Konferensi Meja Bundar
C
Perjanjian Roem-Royen
D
Perjanjian Renville
E
Konferensi Malino
NO. 248
Link Soal
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian
NO. 249
Link Soal
Salah satu peristiwa penting yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari Liberal menjadi Terpimpin adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apa latar belakang utama keluarnya dekrit ini?
A
Adanya serangan dari tentara Sekutu
B
Kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun UUD baru
C
Pemberontakan G30S/PKI
D
Desakan dari PBB untuk membubarkan parlemen
E
Krisis ekonomi global yang parah
NO. 250
Link Soal
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.