Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Tokoh ekonomi dunia Adam Smith dikenal sebagai pencetus ajaran yang menjadi dasar ideologi...
A
Komunisme
B
Sosialisme
C
Fasisme
D
Nasionalisme
E
Kapitalisme
NO. 242
Link Soal
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja
NO. 243
Link Soal
Sila keempat Pancasila menekankan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan". Apa esensi utama dari prinsip pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal?
A
Kekuasaan negara dipegang mutlak oleh satu orang pemimpin.
B
Keputusan dipaksakan oleh kelompok mayoritas tanpa mempedulikan minoritas.
C
Segala keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama.
D
Rakyat dilarang memberikan kritik kepada pemerintah.
E
Wakil rakyat memiliki kekuasaan tak terbatas di atas konstitusi.
NO. 244
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.
NO. 245
Link Soal
Dalam perjalanan sejarah bangsa, Indonesia pernah berbentuk negara serikat dengan menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Konstitusi ini berlaku di Indonesia selama kurun waktu...
A
Kurang lebih 1 tahun
B
Kurang lebih 2 tahun
C
Kurang lebih 3 tahun
D
Kurang lebih 4 tahun
E
Kurang lebih 5 tahun
NO. 246
Link Soal
Penetapan resmi Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI melalui mekanisme sidang PPKI terjadi pada...
A
17 Agustus 1945
B
1 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Juni 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 247
Link Soal
Lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' merupakan simbol persatuan yang sangat penting. Lagu ini pertama kali diperdengarkan kepada publik oleh penciptanya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Siapakah tokoh pencipta lagu tersebut?
A
Ismail Marzuki
B
Cornel Simanjuntak
C
Wage Rudolf Supratman
D
H. Mutahar
E
Ibu Sud
NO. 248
Link Soal
Di Kabupaten Merdeka, sentimen lokal yang berlebihan mulai mendominasi wacana publik. Para pemimpin adat dan sebagian besar masyarakatnya semakin mengedepankan tradisi dan kepentingan kesukuan mereka di atas nilai-nilai persatuan nasional. Dalam kurikulum pendidikan lokal, materi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan nasional mulai dikurangi, digantikan dengan penekanan pada sejarah heroik tokoh-tokoh lokal. Dana pembangunan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok etnis tertentu, sementara fasilitas umum di wilayah yang dihuni etnis minoritas terbengkalai. Media massa lokal juga sering memberitakan isu-isu yang memojokkan kebijakan pemerintah pusat. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat, dampak negatif yang paling mungkin terjadi terhadap keutuhan bangsa adalah...
A
Terbentuknya identitas budaya baru yang lebih inklusif dan memperkaya keberagaman nasional.
B
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena fokus pada potensi ekonomi lokal yang unik.
C
Munculnya gerakan-gerakan separatisme atau disintegrasi yang mengancam persatuan dan keutuhan wilayah negara.
D
Penguatan sistem otonomi daerah yang lebih mandiri dan efektif dalam pembangunan lokal.
E
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.
NO. 249
Link Soal
Setelah periode perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia memasuki fase pembangunan yang intensif. Nasionalisme yang awalnya diartikan sebagai semangat 'merebut' dan 'membela' negara dari penjajah, kini bergeser menjadi semangat 'membangun' dan 'mengisi' kemerdekaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pergeseran ini menuntut adaptasi fundamental dalam pemahaman dan praktik kewarganegaraan. Bagaimana pergeseran interpretasi nasionalisme ini menuntut perubahan paling esensial dalam cara warga negara memandang dan melaksanakan 'bela negara' dalam konteks pasca-kemerdekaan?
A
Dari kesiapan mengangkat senjata menjadi partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta integritas dalam menjalankan profesi untuk kemajuan bangsa.
B
Dari pengorbanan nyawa untuk mempertahankan wilayah menjadi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah demi terciptanya ketertiban sosial.
C
Dari semangat anti-asing dan proteksionisme menjadi keterbukaan terhadap inovasi dan investasi global yang membawa manfaat bagi bangsa.
D
Dari identifikasi diri dengan kelompok perjuangan menjadi identifikasi diri yang kuat dengan negara dan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
E
Dari fokus pada kepemimpinan militer menjadi penguatan peran intelektual dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
NO. 250
Link Soal
Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 memiliki corak perjuangan awal yang berfokus pada...
A
Gerakan politik radikal menuntut kemerdekaan penuh
B
Perjuangan fisik melawan militer Belanda
C
Perdagangan dan ekonomi kerakyatan (Sarekat Dagang)
D
Sosial, budaya, dan pengajaran (pendidikan)
E
Penyatuan seluruh partai politik di Hindia Belanda