PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 241
Pidato bersejarah dari Ir. Soekarno yang mencetuskan istilah 'Pancasila' sebagai usulan dasar negara dilakukan pada tanggal...
A
28 Mei 1945
B
29 Mei 1945
C
30 Mei 1945
D
31 Mei 1945
E
1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 242
Pendaratan pertama ekspedisi militer dan perdagangan Belanda di wilayah Nusantara, tepatnya di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh...
A
Pieter Both
B
J.P. Coen
C
Herman Willem Daendels
D
Cornelis de Houtman
E
Douwes Dekker

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 243
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 244
Pemerintah Provinsi X sedang menghadapi dilema. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, mereka berencana membangun resort pariwisata besar dengan investasi asing dari negara A. Namun, pembangunan ini berpotensi merusak situs sejarah lokal yang kurang dikenal dan menggusur sebagian kecil komunitas adat yang hidup sederhana di sekitar situs tersebut. Pihak investor asing juga mensyaratkan penggunaan tenaga kerja inti dari negara mereka untuk posisi manajerial. Sebagai seorang warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme, tindakan mana yang paling sesuai untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi X dalam menghadapi dilema ini?
A
Menolak seluruh investasi asing tersebut dan mencari sumber pendanaan domestik untuk proyek pariwisata yang lebih kecil dan ramah lingkungan, demi menjaga situs sejarah dan komunitas adat.
B
Menerima investasi dengan tegas menuntut agar situs sejarah dan komunitas adat tidak diganggu gugat, serta mewajibkan investor untuk merekrut seluruh tenaga kerja dari masyarakat lokal, termasuk manajerial.
C
Menerima investasi tersebut sepenuhnya dengan alasan peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama, serta memberikan kompensasi yang layak bagi komunitas adat.
D
Menganalisis ulang secara komprehensif rencana investasi tersebut, memastikan aspek pelestarian situs sejarah dan budaya lokal serta perlindungan komunitas adat menjadi syarat mutlak, sekaligus menegosiasikan klausul penggunaan tenaga kerja lokal secara signifikan hingga posisi strategis, bahkan mempertimbangkan mencari alternatif investor atau skema pembiayaan yang lebih sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
E
Mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat agar membatalkan proyek investasi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penjajahan ekonomi dan budaya oleh negara asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 245
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 246
Salah satu indikator kuatnya nasionalisme seseorang dapat dilihat dari…
A
Frekuensi bepergian ke luar negeri.
B
Keterlibatan aktif dalam organisasi internasional.
C
Keikutsertaan dalam kegiatan upacara bendera dan perayaan nasional.
D
Kemampuan berbahasa asing yang fasih.
E
Kekayaan materi yang dimiliki.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 247
Siapakah sosok yang dipercaya menjabat sebagai ketua saat Partai Nasional Indonesia (PNI) pertama kali didirikan dengan visi mewujudkan kedaulatan NKRI?
A
Moh. Yamin
B
Ir. Soekarno
C
Achmad Soebardjo
D
Amir Syamsudin
E
Supriyadi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 248
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai respons cepat atas situasi genting nasional yang disebabkan oleh...
A
Pemberontakan G30S/PKI
B
Jatuhnya kabinet parlementer
C
Agresi Militer Belanda I
D
Agresi Militer Belanda II
E
Ultimatum Sekutu di Surabaya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 249
Manfaat paling strategis dari kegiatan pelayaran dan perdagangan antar-pulau di Indonesia bagi keutuhan negara adalah...
A
Mempercepat proses integrasi nasional
B
Menghilangkan kebudayaan lokal daerah
C
Sekadar saling mengenal antar suku
D
Hanya menimbulkan rasa persaudaraan sesaat
E
Meningkatkan angka perkawinan antar daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 250
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.