PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 251
Setelah deklarasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan diplomatik dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Salah satu kesepakatan penting yang terjalin antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, yang menetapkan bahwa...
A
Belanda akan memulihkan kekuasaan penuh atas semua wilayah Indonesia.
B
Kedaulatan Indonesia terbatas hanya pada Pulau Jawa.
C
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.
D
Indonesia akan berstatus sebagai negara bagian dalam persemakmuran Belanda.
E
Pemerintahan Indonesia harus berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 252
Tragedi Perang Bubat pada masa kejayaan Majapahit bermula dari kesalahpahaman antara Mahapatih Gajah Mada dengan rombongan kerajaan lain. Siapakah raja yang terlibat perselisihan dengan Gajah Mada dalam peristiwa tersebut?
A
Raja Kertanegara (Singasari)
B
Prabu Maharaja Linggabuana (Pajajaran)
C
Raja Jayabaya (Kediri)
D
Sultan Hasanuddin (Gowa)
E
Raden Patah (Demak)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 253
Sejarah mencatat bahwa penyebaran dan pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca (bahasa pergaulan) di Nusantara sangat didukung oleh peran kelompok...
A
Pedagang dan penyebar agama
B
Pedagang dan nelayan
C
Petani dan nelayan
D
Petani dan pedagang
E
Buruh dan majikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 254
Salah satu wujud nasionalisme dalam kehidupan ekonomi adalah adanya gerakan untuk mencintai produk dalam negeri. Gerakan ini bertujuan untuk ...
A
meningkatkan ketergantungan pada produk asing
B
mengurangi ekspor produk-produk dalam negeri
C
memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja lokal
D
mendukung perusahaan asing dalam memasarkan produk mereka di Indonesia
E
memperbesar utang negara dengan mengimpor barang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 255
Setelah bentuk negara serikat (RIS) dibubarkan, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang mulai berlaku pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
1 Juni 1945
E
29 September 1955

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 256
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 257
Pemanggilan tiga tokoh nasional (Soekarno, Hatta, Radjiman) ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi bertujuan untuk meresmikan PPKI. Dari kacamata strategi perjuangan, bagaimana para tokoh bangsa menyikapi pembentukan badan buatan Jepang ini?
A
Menolaknya mentah-mentah karena dianggap sebagai jebakan sekutu.
B
Menerimanya sebagai satu-satunya cara legal untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah.
C
Memanfaatkannya sebagai wadah legalitas untuk mempersiapkan kelengkapan negara meskipun tujuan Jepang adalah memberi 'hadiah'.
D
Menggunakannya untuk menyusun kekuatan militer guna menyerang balik tentara Jepang.
E
Membubarkannya segera setelah kembali ke Indonesia untuk menghindari cap boneka Jepang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 258
Dalam konteks tantangan globalisasi yang mengintensifkan interaksi budaya dan munculnya fragmentasi sosial berdasarkan identitas primordial di Indonesia, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki semangat nasionalisme Pancasila harus mengedepankan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Pendekatan yang paling efektif untuk menjaga dan memperkuat persatuan serta keutuhan bangsa adalah...
A
Menegaskan superioritas identitas nasional di atas identitas lokal dan transnasional, serta membatasi pengaruh asing untuk mencegah potensi disintegrasi.
B
Mengutamakan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, dengan keyakinan bahwa peningkatan taraf hidup akan secara otomatis meredam konflik identitas dan menumbuhkan nasionalisme.
C
Mendorong dialog lintas identitas, mempromosikan toleransi, dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis yang mempersatukan di tengah keberagaman dan dinamika global.
D
Memperkuat institusi keamanan negara dan penegakan hukum secara ketat terhadap setiap gerakan yang dianggap mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
E
Menitikberatkan pada pelestarian kearifan lokal dan budaya daerah sebagai benteng utama identitas nasional, sembari secara selektif menerima inovasi dari luar yang tidak bertentangan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 259
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 260
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.