Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Peristiwa "Bandung Lautan Api" (1946) dimana rakyat membakar rumah mereka sendiri menyiratkan nilai nasionalisme radikal, yaitu ...
A
Rela berkorban harta benda demi kehormatan agar wilayah tidak dipakai musuh
B
Upaya mencari perhatian dunia internasional dengan aksi ekstrem
C
Tanda keputusasaan karena kalah persenjataan
D
Menghindari konfrontasi fisik karena takut berperang
E
Strategi menunggu bantuan asing datang
NO. 252
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 253
Link Soal
Sebuah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi dilema. Di satu sisi, investasi asing dari perusahaan multinasional (MNC) sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, namun seringkali disertai dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional jangka panjang dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di sisi lain, arus informasi dan budaya global melalui media digital mengikis identitas lokal di kalangan generasi muda, menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai kebangsaan.
Sebagai seorang pejabat negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme Pancasila, bagaimana pendekatan terbaik yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut secara komprehensif?
A
Memprioritaskan penarikan investasi asing tanpa negosiasi ulang syarat-syarat yang lebih adil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional.
B
Menghentikan seluruh investasi asing dan membatasi akses budaya global secara ketat untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan identitas budaya, meskipun berisiko memperlambat laju pembangunan nasional.
C
Mendorong negosiasi ulang kontrak investasi asing yang berkeadilan, memaksimalkan transfer teknologi dan kearifan lokal, serta secara simultan menggalakkan pendidikan karakter, literasi digital kritis, dan penguatan ekspresi budaya nasional melalui platform digital.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada mekanisme pasar global dan membiarkan masyarakat secara mandiri menyaring pengaruh budaya asing tanpa campur tangan aktif dari pemerintah.
E
Mengandalkan bantuan dan arahan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengelola sumber daya dan mengadopsi model pembangunan negara maju, sambil berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
NO. 254
Link Soal
Siapakah tokoh yang bertanggung jawab mengubah konsep naskah proklamasi menjadi bentuk ketikan menggunakan mesin ketik milik perwakilan Angkatan Laut Jerman?
A
Sukarni
B
Sayuti Melik
C
Ahmad Soebardjo
D
B.M. Diah
E
Sudiro
NO. 255
Link Soal
Mikhail Gorbachev meluncurkan kebijakan Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi). Apa dampak politik terbesar dari kebijakan tersebut bagi kelangsungan Uni Soviet?
A
Menguatnya pakta pertahanan Warsawa
B
Runtuhnya kekuasaan komunis dan bubarnya Uni Soviet
C
Terbentuknya aliansi baru dengan Amerika Serikat
D
Kembalinya sistem monarki di Rusia
E
Peningkatan kontrol militer terhadap negara bagian
NO. 256
Link Soal
Berikut ini yang BUKAN merupakan unsur-unsur pembentuk nasionalisme Indonesia adalah...
A
Kesatuan wilayah
B
Kesatuan nasib
C
Kesamaan ras dan keturunan
D
Kesatuan budaya
E
Kesatuan cita-cita
NO. 257
Link Soal
Di Indonesia, terdapat induk organisasi nasional yang menaungi cabang olahraga bowling. Organisasi yang dimaksud adalah...
A
PBI
B
PERBASI
C
PBSI
D
PSSI
E
PORDASI
NO. 258
Link Soal
Dalam sejarah kuno, bangsa India memberikan julukan 'Dwipantara' kepada wilayah Indonesia. Makna dari istilah tersebut adalah...
A
Negara Padi
B
Pulau Seberang
C
Negara Emas
D
Kepulauan Selatan
E
Wilayah Perantara
NO. 259
Link Soal
Selain wakil dari pihak Jepang, BPUPKI juga memiliki wakil ketua yang berasal dari kalangan tokoh pribumi Indonesia, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Soepomo
C
A.A. Maramis
D
Raden Pandji Soeroso
E
Mohammad Yamin
NO. 260
Link Soal
Gerakan Non-Blok, sebuah organisasi internasional yang didirikan oleh Indonesia bersama beberapa negara Asia dan Afrika, memiliki tujuan utama untuk...
A
Memihak salah satu blok adidaya selama periode Perang Dingin.
B
Membentuk aliansi militer yang kuat untuk melindungi anggotanya.
C
Mewujudkan perdamaian global tanpa terikat oleh blok kekuatan manapun.
D
Menyeragamkan sistem ekonomi negara anggota dengan model Eropa.
E
Mengabaikan partisipasi negara-negara berkembang dalam kancah politik internasional.