Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Pada sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara, terdapat tiga tokoh utama yang memaparkan rumusan asas dasar negara Indonesia. Dua di antaranya adalah Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Siapakah tokoh ketiga tersebut?
A
Drs. Mohammad Hatta
B
Mr. Achmad Soebardjo
C
Prof. Dr. Soepomo
D
Mr. Mohammad Roem
E
H. Agus Salim
NO. 262
Link Soal
Tokoh ekonomi dunia Adam Smith dikenal sebagai pencetus ajaran yang menjadi dasar ideologi...
A
Komunisme
B
Sosialisme
C
Fasisme
D
Nasionalisme
E
Kapitalisme
NO. 263
Link Soal
Dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya, Indonesia memegang teguh prinsip Bebas Aktif, yang pertama kali digagas oleh Mohammad Hatta. Makna dari prinsip "Bebas Aktif" adalah bahwa Indonesia akan...
A
Memiliki kebebasan untuk memilih sekutu dalam setiap konflik bersenjata global.
B
Menghindari segala bentuk keterlibatan dalam isu-isu internasional.
C
Secara proaktif membangun kerja sama internasional tanpa memihak pada salah satu blok kekuatan dunia.
D
Menyatakan dukungan eksplisit kepada salah satu aliansi besar selama era Perang Dingin.
E
Senantiasa terlibat aktif dalam semua jenis konflik dan perselisihan antarnegara.
NO. 264
Link Soal
Aksi Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) pada tahun 1966 yang berisi pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga, diserukan oleh kesatuan aksi mahasiswa yang dikenal dengan ...
A
Indische Partij
B
KAMI
C
Jong Celebes
D
Tiga Serangkai
E
Jong Java
NO. 265
Link Soal
Siapakah sosok yang dipercaya menjabat sebagai ketua saat Partai Nasional Indonesia (PNI) pertama kali didirikan dengan visi mewujudkan kedaulatan NKRI?
A
Moh. Yamin
B
Ir. Soekarno
C
Achmad Soebardjo
D
Amir Syamsudin
E
Supriyadi
NO. 266
Link Soal
Perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil diskusi tokoh-tokoh bangsa di rumah Laksamana Maeda. Siapakah tokoh yang menyusun naskah tersebut?
A
Laksamana Maeda, Moh. Hatta, dan Suwardi Suryaningrat
B
Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Moh. Hatta
C
Laksamana Maeda, Achmad Soebardjo, dan HOS Tjokroaminoto
D
Soekarno, Moh. Hatta, dan HOS Tjokroaminoto
E
Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo
NO. 267
Link Soal
Dalam peristiwa bersejarah Proklamasi 17 Agustus 1945, tokoh yang bertugas sebagai pengibar bendera Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Sukarni dan Chaerul Saleh
B
Latief Hendraningrat dan Suhud
C
Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik
D
Wikana dan Darwis
E
B.M. Diah dan Yusuf Kunto
NO. 268
Link Soal
Apa faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada tahun 1948?
A
Keinginan Belanda untuk membangun pangkalan militer di wilayah Sumatera
B
Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia meskipun agresi militer telah berakhir
C
Lumpuhnya pemerintahan pusat karena Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta ditangkap Belanda saat Agresi Militer II
D
Hasil kesepakatan perundingan Roem-Royen yang mewajibkan pembentukan pemerintahan sementara
E
Keputusan Konferensi Meja Bundar untuk menciptakan negara federal sebelum pengakuan kedaulatan
NO. 269
Link Soal
Berdasarkan Civil Affairs Agreement, kedatangan tentara Inggris di Jakarta pada 15 September 1945 didampingi oleh seorang perwakilan Belanda bernama ...
A
Hubertus J. Van Mook
B
Dr. Charles Van der Plas
C
Charles Maurice
D
Lord Mountbatten
E
Jacob Van Neck
NO. 270
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.