Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Pada 14 November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Siapakah tokoh yang menggantikan posisi Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri) saat itu?
A
Moh. Hatta
B
Amir Syarifudin
C
Sutan Syahrir
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Tan Malaka
NO. 262
Link Soal
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis
NO. 263
Link Soal
Pembangunan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan semangat gotong royong mencerminkan penerapan asas...
A
Asas Keseimbangan
B
Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan
C
Asas Pemanfaatan
D
Asas Kemandirian
E
Asas Ilmu Pengetahuan
NO. 264
Link Soal
Dalam pertempuran di Medan (Medan Area), pihak Sekutu memasang papan-papan pembatas yang bertuliskan 'Fixed Boundaries Medan Area'. Tujuan pemasangan papan ini adalah...
A
Melindungi warga sipil dari pertempuran
B
Menandai wilayah kekuasaan de facto Belanda di Sumatera
C
Menetapkan batas wilayah kekuasaan Sekutu dan memprovokasi pejuang RI
D
Membagi wilayah logistik untuk pengungsi perang
E
Menyepakati zona damai antara TNI dan Sekutu
NO. 265
Link Soal
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X
NO. 266
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.
NO. 267
Link Soal
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.
NO. 268
Link Soal
Gerakan separatis Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang meletus di Bandung pada Januari 1950 dipimpin oleh...
A
Andi Azis
B
S.M. Kartosuwiryo
C
Raymond Westerling
D
Kahar Muzakar
E
Soumokil
NO. 269
Link Soal
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan etnis. Tantangan geografis dan demografis ini rentan memicu perpecahan. Kebijakan pemerintah manakah yang paling efektif untuk merawat persatuan di tengah keragaman tersebut?
A
Mewajibkan penyatuan budaya dengan menghapus budaya-budaya minoritas.
B
Memfasilitasi program pertukaran budaya lintas daerah dan dialog antarsuku untuk menumbuhkan pemahaman inklusif.
C
Melakukan segregasi (pemisahan) wilayah tempat tinggal berdasarkan suku agar tidak terjadi gesekan.
D
Menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terluar kepada pihak swasta asing.
E
Membatasi mobilitas penduduk antar-pulau untuk menjaga kemurnian demografi.
NO. 270
Link Soal
Disparitas pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menghambat pemerataan semangat kebangsaan. Solusi kebijakan yang paling strategis untuk mengatasi hal ini adalah ...
A
Pembangunan fisik sekolah besar-besaran hanya di pulau Jawa
B
Ekspansi infrastruktur digital untuk mendukung akses e-learning di pelosok
C
Sentralisasi materi pendidikan kebudayaan di kota besar
D
Distribusi buku fisik setahun sekali tanpa pendampingan
E
Menunggu urbanisasi alami masyarakat desa ke kota