PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 271
Peristiwa diplomasi manakah yang secara resmi mengakhiri konfrontasi fisik Indonesia-Belanda melalui penyerahan dan pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949?
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Diplomasi Beras ke India

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 272
Salah satu indikator kuatnya nasionalisme seseorang dapat dilihat dari…
A
Frekuensi bepergian ke luar negeri.
B
Keterlibatan aktif dalam organisasi internasional.
C
Keikutsertaan dalam kegiatan upacara bendera dan perayaan nasional.
D
Kemampuan berbahasa asing yang fasih.
E
Kekayaan materi yang dimiliki.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 273
Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal...
A
1 Maret 1949
B
27 Desember 1949
C
17 Agustus 1945
D
13 Agustus 1950
E
25 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 274
Dalam pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 atas dasar ....
A
Realisasi Sumpah Pemuda 1928 dan dekrit Presiden
B
Anugerah kemerdekaan dari Belanda
C
Kebulatan tekad founding fathers
D
Kesepakatan Sekutu dengan Jepang setelah melalui perundingan yang sangat alot
E
Hadiah kemerdekaan yang sejati Jepang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 275
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kritik terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal...
A
Pasal 33 dan 34
B
Pasal 23 dan 33
C
Pasal 31 dan 32
D
Pasal 27 dan 28
E
Pasal 29 dan 30

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 276
Pada sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara, terdapat tiga tokoh utama yang memaparkan rumusan asas dasar negara Indonesia. Dua di antaranya adalah Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Siapakah tokoh ketiga tersebut?
A
Drs. Mohammad Hatta
B
Mr. Achmad Soebardjo
C
Prof. Dr. Soepomo
D
Mr. Mohammad Roem
E
H. Agus Salim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 277
Siapakah tokoh cendekiawan (sarjana) Indonesia pertama yang mempopulerkan penggunaan istilah 'Indonesia' saat sedang menjalani masa pengasingan di Belanda?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Drs. Moh Hatta
C
Mr. Ahmad Subarjo
D
Sukiman
E
Ali Sastroamijoyo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 278
Di sebuah wilayah perbatasan Indonesia yang sangat heterogen, keberadaan identitas sub-nasional (suku, agama) dan paparan informasi dari negara tetangga kerap menimbulkan tantangan dalam memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah tersebut, Anda mengamati kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan solidaritas etnis atau agama daripada solidaritas kebangsaan. Tindakan strategis paling efektif yang dapat Anda usulan untuk membendung disintegrasi dan memperkuat nasionalisme Pancasila yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat tersebut adalah...
A
Mengintensifkan pendidikan formal tentang sejarah perjuangan bangsa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap simbol-simbol negara melalui kegiatan seremonial di sekolah-sekolah.
B
Memperketat pengawasan terhadap konten media sosial dari negara tetangga dan menerapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.
C
Mengadakan forum dialog kebangsaan secara berkala yang melibatkan tokoh agama, adat, pemuda, dan perwakilan masyarakat untuk membahas isu-isu lokal dalam perspektif kebangsaan serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam program pembangunan desa.
D
Mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program bantuan pemerintah dan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mengurangi potensi konflik sosial berbasis identitas.
E
Menyelenggarakan festival budaya lintas suku dan agama yang masif secara rutin untuk menunjukkan keragaman dan menciptakan rasa kebersamaan di antara komunitas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 279
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 280
Dalam menjalankan perannya di kancah internasional, Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri 'Bebas Aktif'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan cerminan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tersebut?
A
Berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi
B
Mengikuti arus persekutuan militer global yang paling kuat
C
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antarnegara
D
Menentang segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
E
Kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.